OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM — Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 640/KPTS/DPMD/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 161/KPTS/DPMD/2026 tentang pemberian bantuan keuangan bersifat khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa di Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan surat edaran penting dengan Nomor: 400.10.2.4/1246/DPMD/III.1/2026 terkait petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Gubernur (Bangub) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI, Hendri, S.H., M.M., dalam arahannya menegaskan kepada seluruh Kepala Desa di wilayah OKI agar memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan ketat.
“Bantuan khusus ini harus dilaksanakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk diubah menjadi kegiatan lainnya di luar surat keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Hendri. Senin (09/11/2026)
Ia melanjutkan, bahwa besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah senilai Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per desa, dengan rincian peruntukan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp10.000.000
– Rp. 4.000.000 — Biaya Operasional Pemerintah Desa
– Rp. 3.000.000 — Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Satlinmas Desa. Dilaksanakan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi keuangan desa masing-masing
– Rp. 3.000.000 — Pengadaan Seragam Perangkat Desa dan/atau Satlinmas Desa. Pengadaan didasarkan pada skala prioritas. Apabila diserahkan dalam bentuk uang, penerima wajib membuat surat pernyataan di atas materai sesuai dengan penggunaannya
2. Operasional BPD: Rp3.000.000 (Wajib)
– Rp. 1.000.000 — Biaya rapat-rapat, makan minum dan Alat Tulis Kantor
– Rp. 2.000.000 — Biaya Perjalanan Dinas pengurus BPD, dilaksanakan secara selektif sesuai kemampuan keuangan
3. Kesehatan Masyarakat: Rp. 3.000.000 (Wajib)
Dana ini diperuntukkan khusus untuk Operasional dan Transformasi Posyandu, dalam rangka mewujudkan Posyandu yang memenuhi 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal.
4. Ketahanan Pangan Hewani: Rp2.000.000 (Wajib)
Dana dialokasikan untuk pengembangan ternak unggas, yaitu ayam, bebek, atau itik, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.
5. Pencegahan Narkoba: Rp2.000.000 (Wajib)
Dana ini diperuntukkan bagi program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang diinisiasi oleh BNN, meliputi:
– Kegiatan sosialisasi anti narkoba di desa
– Pemeriksaan cek bebas narkoba bagi perangkat desa yang belum melakukan tes narkoba atau yang dianggap perlu oleh Kepala Desa, sesuai dana yang tersedia.
Kadis PMD OKI juga menjelaskan ketentuan terkait sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan:
“Apabila dana bantuan keuangan bersifat khusus terdapat sisa anggaran kurang dari Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari satu kegiatan, maka sisa tersebut dicatat dalam laporan sebagai modal awal bantuan Gubernur untuk tahun berikutnya, atau dapat juga digunakan untuk memperkuat program ketahanan pangan hewani seperti ternak unggas yang dikelola oleh Kelompok Dasawisma sebagai wujud nyata gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kelompok Masyarakat di Desa se-Sumatera Selatan dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional,” jelas Hendri.
Setiap Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD OKI.
Laporan yang diminta meliputi:
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
“Batas waktu penyampaian laporan paling lambat pada 30 Desember 2026. Keterlambatan penyampaian laporan akan menjadi catatan penting dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan desa” tutup Hendri.
Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini, diharapkan seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten OKI dapat melaksanakan pengelolaan dan penyaluran dana Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2026 secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa masing-masing. (Hendri)
