JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik serius. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berpotensi menjadi pintu masuk proses pemakzulan.
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026), setelah sebelumnya disampaikan dalam rapat pimpinan DPR bersama perwakilan lintas fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), sebelum dibawa ke forum paripurna.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan.
Besarnya dukungan terhadap usulan HMP menjadi perhatian tersendiri. Sebab, pengusul tidak hanya berasal dari satu atau dua kelompok politik, melainkan melibatkan delapan fraksi di DPR.
Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Dengan total 120 penandatangan, usulan tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP. Namun, terpenuhinya jumlah pengusul tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan.
Berangkat dari Polemik Syarat Pendidikan
Para pengusul mendasarkan langkah politik tersebut pada persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Mereka menilai terdapat persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Berdasarkan persoalan tersebut, para pengusul menilai kelayakan Gibran sebagai wakil presiden perlu dipersoalkan melalui mekanisme konstitusional.
Namun, penilaian para pengusul tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dan mekanisme ketatanegaraan. Putusan terkait dokumen pendidikan tidak boleh serta-merta disamakan dengan keputusan pemberhentian dari jabatan wakil presiden.
Jalan Pemakzulan Masih Panjang
Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, DPR memiliki Hak Menyatakan Pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara tersebut.
Apabila usulan HMP mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh unsur fraksi.
Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menjalankan tugas dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada DPR melalui rapat paripurna.
Jika rapat paripurna menyetujui laporan yang menyatakan terdapat alasan konstitusional untuk pemberhentian, DPR selanjutnya dapat meneruskan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Di tahap ini, MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden dapat dibuktikan.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebaliknya, jika tidak terbukti, usulan pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.
MPR kemudian wajib menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut sesuai ketentuan konstitusi, termasuk memberikan kesempatan kepada wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan.
Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui persyaratan kuorum dan jumlah persetujuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Ujian bagi DPR dan Konstitusi
Bergulirnya usulan HMP ini bukan sekadar persoalan dukungan politik terhadap pemakzulan seorang wakil presiden. Lebih dari itu, DPR dihadapkan pada ujian untuk membuktikan bahwa penggunaan hak konstitusionalnya benar-benar didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, bukan semata-mata pertarungan kepentingan politik.
Di sisi lain, proses ini juga menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan Indonesia dalam memastikan bahwa setiap pejabat negara tunduk pada persyaratan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, perhatian tertuju pada rapat paripurna DPR. Apakah usulan 120 anggota tersebut akan menjadi langkah awal proses panjang pemakzulan, atau justru berhenti pada tahap pembahasan parlemen?
Yang jelas, pengajuan HMP belum berarti Gibran dimakzulkan. Keputusan akhir hanya dapat lahir melalui seluruh tahapan konstitusional yang telah ditetapkan. (**)
