OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi Dana Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI menyita aset tanah milik terpidana Samsul bin Simin untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.187.263.900.
Sita eksekusi dilakukan Jaksa Eksekutor bersama Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari OKI di Desa Lirik, Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tertanggal 16 Desember 2025.
Kajari OKI I Gede Widhartama, SH, MH, melalui Kasi Intelijen Agung Setiawan, SH, MH, menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan untuk melaksanakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi Dana Desa tahun anggaran 2020 dan 2021.
“Berdasarkan amar putusan pengadilan, terpidana Samsul bin Simin dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.187.263.900,” ungkap Agung.
Besaran uang pengganti tersebut didasarkan pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa Lirik tahun anggaran 2020 dan 2021.
Dalam amar putusan, kewajiban pembayaran uang pengganti juga diperhitungkan dengan harga objek tanah milik terpidana yang sebelumnya telah disita oleh Jaksa.
Objek tersebut berupa sebidang tanah berukuran 15 meter x 10 meter, berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/02/SPHAT/DS.LRK/2025 tertanggal 25 Mei 2025 atas nama Samsul bin Simin. Lokasinya berada di RT 005 RW 003 Dusun II, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam.
Agung menjelaskan, sesuai amar putusan pengadilan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut sesuai ketentuan hukum.
Pelaksanaan sita eksekusi turut didampingi anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI serta mendapat pengamanan dari Tim Intelijen Kejari OKI. Proses berlangsung aman dan tertib tanpa perlawanan.
Namun, penyitaan aset tersebut belum serta-merta mengakhiri proses pemulihan kerugian negara. Kejari OKI masih akan menindaklanjuti aset yang telah disita melalui proses penilaian, pemenuhan administrasi pertanahan, serta memastikan kepastian hukum objek tersebut sebagai bagian dari persiapan apabila diperlukan pelelangan.
Bahkan, apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban pembayaran uang pengganti, Kejari OKI membuka kemungkinan melakukan penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana sesuai prosedur hukum.
“Apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban pembayaran uang pengganti, upaya penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Agung.
Ia menambahkan, pelaksanaan sita eksekusi merupakan bagian dari komitmen Kejari OKI dalam memastikan putusan pengadilan tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga ditindaklanjuti melalui upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perkara korupsi tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga bagaimana kewajiban pengembalian kerugian negara benar-benar direalisasikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. (Rico)
