JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Dukungan agar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Wakil Presiden RI terus bermunculan dari berbagai kalangan. Namun, Dasco memilih meresponsnya dengan mengingatkan semua pihak agar menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon wakil presiden.
Dasco menegaskan, hak untuk mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berada di tangan Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden,” kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut Dasco, Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon wakil presiden kepada MPR RI. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati mekanisme dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah menguatnya dukungan terhadap Dasco untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI yang saat ini mengalami kekosongan.
Dukungan itu datang dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Utara.
Tak hanya dari internal Gerindra, dukungan juga disuarakan sejumlah partai politik, termasuk Partai NasDem dan PKB. Kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi buruh turut menyampaikan dukungan serupa.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang mengalami kekosongan jabatan diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Menurut Muzani, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan jadwal baru tersebut, Presiden memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI, atau paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Kini, perhatian tertuju pada keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diajukan. Di tengah derasnya dukungan terhadap Dasco, kewenangan pengusulan calon tetap berada pada Presiden sesuai mekanisme konstitusional. (**)


































