BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM) dalam upaya peningkatan pemahaman dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., MBA, IPU, ASEAN Eng., yang mewakili Bupati Banyuasin saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Selatan–Bengkulu, Hendry Marulitua, S.H., M.H., bersama jajaran di Pangkalan Balai, Senin (21/07/2025).
Turut hadir mendampingi Hendry dalam kunjungan tersebut, Kabag Tata Usaha dan Umum Febby Tresiaweny, S.Kom., M.Si., serta Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Berty Andriani, S.H., M.H., beserta rombongan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja KemenHAM dalam rangka pengenalan dan penguatan pemahaman HAM di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. KemenHAM yang sebelumnya berada di bawah struktur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kini telah bertransformasi menjadi kementerian tersendiri.
Transformasi ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah Kabinet Merah Putih, pasca pelantikan para menteri dan wakil menteri oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam struktur kabinet baru tersebut, Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kini memiliki tugas pokok dan fungsi khusus dalam urusan HAM, serta berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Sangkut()
