OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Penyuluh Keluarga Berencana, disingkat dengan PKB dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB secara umum adalah petugas yang ditetapkan berdasarkan aturan untuk memberi penyuluhan, mengorganisir dan mendinamisir kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di desa/kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Setiap PKB idealnya memiliki binaan 1000 s/d 2000 keluarga atau pasangan usia subur, atau setara dengan 2-3 desa/kelurahan.
Di dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan koordinasi pelayanan, PKB membangun kerja sama dengan berbagai Lembaga Masyarakat Pedesaan (LMP) seperti Pengurus Pos KB Desa (PPKBD), Sub PPKBD dan Pengurus atau kader kelompok kegiatan pembangunan keluarga yang berada di tingkat dusun/RW bahkan tingkat RT serta beberapa Lembaga lain yang beraviliasi atau dibina oleh berbagai Kementerian di desa.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKI, Zulfikar, S.Sos,.MM mengatakan bahwa, Kerja optimal dengan 10 langkah PKB/PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah panduan manajemen lini lapangan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Program KB, yang mencakup pendekatan tokoh formal & informal, pendataan wilayah, pembentukan kesepakatan, penyuluhan & motivasi, pembentukan kelompok pelopor, pelayanan KB, pembinaan peserta KB, serta pencatatan, pelaporan, dan evaluasi untuk mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas (KKB) secara efektif.
“Langkah-langkah ini memadukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar program berjalan terstruktur dan partisipatif” ujar Zulfikar. Selasa (30/12/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun 10 Langkah Kerja PKB/PLKB yang dimaksud adalah:
1. Pendekatan Tokoh Formal
Mengajak tokoh formal (pemimpin desa, agama) untuk mendukung program.
2. Pendataan dan Pemetaan Mengidentifikasi dan memetakan sasaran di wilayah kerja.
3. Pendekatan Tokoh Informal
Mendekati tokoh informal (tokoh adat, tokoh masyarakat) untuk membangun kesepakatan.
4. Pembentukan Kesepakatan
Menyepakati komitmen bersama dengan tokoh dan masyarakat.
5. Penegasan Kesepakatan (Penguatan)
Menguatkan hasil kesepakatan yang telah dibuat.
6. Penerangan dan Motivasi (Penyuluhan)
Memberikan penyuluhan, KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan konseling.
7. Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor
Membentuk kelompok pelopor/pusat informasi/kader untuk menjadi teladan dan penggerak.
8. Pelayanan KB
Memberikan pelayanan kontrasepsi dan non-kontrasepsi.
9. Pembinaan
Membina peserta KB dan keluarga berkualitas (KKB).
10. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi
Mencatat, melaporkan kegiatan, serta mengevaluasi hasil untuk perbaikan program.
Sedangkan Cara Kerja Optimal adalah:
– Integrasi Manajemen
Menggunakan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam pelaksanaannya, di mana 4-5 langkah awal adalah perencanaan, langkah 6-8 adalah pelaksanaan, dan langkah 9-10 adalah pengendalian.
– Partisipasi Masyarakat
Melibatkan tokoh dan masyarakat sejak awal untuk membangun rasa kepemilikan program.
– Pendekatan Berjenjang
Memulai dari tokoh formal, lalu tokoh informal, hingga membentuk kelompok pelopor di tingkat akar rumput.
– Siklus Berkelanjutan
Mencakup pendataan, pelayanan, pembinaan, hingga pelaporan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dengan mengikuti 10 langkah ini secara terstruktur, PKB/PLKB dapat mengelola program KB secara efektif di lapangan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mencapai target keluarga berkualitas” tegas Zulfikar.
Ia pun tidak lupa mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh PKB dan PLKB selama ini dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.
“Terimakasih atas usaha keras rekan-rekan PKB dan PLKB selama ini, akan tetapi kita juga harus tetap melakukan peningkatan kinerja pelayanan karena untuk 5 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, modal, potensi dan kontribusi Penyuluh KB yang berhasil, ditantang untuk membantu meningkatkan mutu kesehatan keluarga secara paripurna, dengan menurunkan angka kematian ibu hamil dan anak-anak, utamanya menurunkan angka kurang gizi dan stunting serta meningkatkan nilai delapan fungsi keluarga agar memiliki potensi yang utuh guna menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045” tutup Zulfikar. (Hendri)
