BEIJING, KITOUPDATE.COM – Pemerintah China menyambut positif peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran terkait konflik di Timur Tengah dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi bersama dari Washington maupun Teheran yang memastikan isi maupun kepastian realisasi kesepakatan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan Beijing mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
“Dialog dan negosiasi merupakan jalan yang tepat, sementara penggunaan kekuatan militer hanyalah jalan buntu,” kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin.
Pernyataan China muncul setelah laporan Washington Post menyebut AS dan Iran telah menyepakati pembukaan penuh Selat Hormuz dalam 30 hari ke depan sebagai bagian dari kesepakatan awal. Informasi itu diklaim berasal dari seorang diplomat yang mengetahui proses negosiasi.
Namun, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara terbuka oleh pemerintah AS maupun Iran. Bahkan, kerangka kesepakatan itu disebut masih belum disetujui pihak Teheran.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga hanya menyebut adanya “kemajuan diplomatik” terkait pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa menjelaskan detail teknis maupun poin kompromi yang telah dicapai.
Padahal, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia yang selama konflik nyaris lumpuh akibat meningkatnya ketegangan militer antara AS, Israel, dan Iran.
Situasi tersebut memicu lonjakan harga minyak dan gas global serta meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas rantai pasok internasional.
China dalam pernyataannya turut mendesak pembukaan kembali jalur pelayaran internasional secepat mungkin demi menjaga stabilitas ekonomi global. Namun, Beijing juga dinilai memiliki kepentingan strategis tersendiri mengingat China merupakan salah satu importir energi terbesar dari kawasan Teluk.
Di sisi lain, Iran tetap menunjukkan sikap hati-hati dalam proses negosiasi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan berkompromi terkait “kehormatan dan martabat” nasional.
Ia juga menolak tudingan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir dan justru menuding Israel sebagai sumber instabilitas kawasan melalui agenda “Israel Raya”.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim kesepakatan damai dengan Iran “hampir selesai” dan tinggal menunggu finalisasi. Meski demikian, hingga kini belum ada dokumen resmi ataupun rincian hasil negosiasi yang dipublikasikan kepada masyarakat internasional.
Konflik sendiri bermula sejak serangan AS dan Israel terhadap target di Iran pada 28 Februari 2026 yang menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Upaya gencatan senjata sempat dilakukan pada April lalu, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan final.
Pakistan diketahui memainkan peran penting sebagai mediator dalam proses negosiasi tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir bahkan telah melakukan kunjungan ke Iran untuk melanjutkan komunikasi diplomatik.
Meski tanda-tanda deeskalasi mulai terlihat, belum adanya kesepakatan resmi membuat situasi di Timur Tengah masih rawan berubah sewaktu-waktu. (Inku/**)
