OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir secara intensif melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencatatan serta Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) di berbagai fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten OKI sepanjang tahun 2026. Terbaru, kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, dan RSUD Kayuagung, Kecamatan Kayuagung .
Kegiatan monev ini dilaksanakan secara langsung ke lokasi masing-masing fasilitas kesehatan guna memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, pelaporan, hingga pengelolaan stok kontrasepsi berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya .
Kepala DPPKB Kabupaten OKI, Zulpikar, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pemeriksaan, melainkan langkah strategis untuk menjamin mutu pelayanan KB yang diterima masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan pencatatan serta pelaporan pelayanan KB dan Alokon, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan,” ujar Zulpikar.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa data yang tercatat dengan benar adalah fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kebutuhan kontrasepsi di lapangan .
“Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas data dan pelaporan semakin akurat, tertib, dan akuntabel guna mendukung peningkatan mutu pelayanan KB kepada masyarakat. Data yang tepat akan memandu kita dalam mengambil keputusan yang tepat pula yaitu kapan harus menambah stok, di mana distribusi perlu diperbaiki, hingga layanan mana yang masih perlu ditingkatkan,” jelas Zulpikar.
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim DPPKB OKI melakukan pemeriksaan menyeluruh yang meliputi:
1. Kelengkapan dokumen pencatatan pelayanan KB per jenis kontrasepsi dan per sasaran
2. Kesesuaian data antara laporan di faskes dengan laporan yang dikirim ke sistem informasi
3. Pengelolaan persediaan Alokon, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran ke pasien
4. Kondisi fisik dan masa kadaluarsa alat dan obat kontrasepsi
5. Kendala yang dialami petugas di lapangan dalam pencatatan maupun pelayanan
6. Pemutakhiran data sasaran peserta KB aktif di wilayah kerja masing-masing faskes
Zulpikar juga menekankan bahwa keberhasilan program Bangga Kencana tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat antara DPPKB, Dinas Kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, hingga tenaga pelaksana di lapangan .
“Diharapkan melalui monitoring dan evaluasi ini, koordinasi serta sinergi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan demi mendukung keberhasilan program Bangga Kencana di Kabupaten Ogan Komering Ilir,” tegas Zulpikar.
Dengan selesainya monev di dua fasilitas kesehatan ini, DPPKB OKI berencana akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala di seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan se-Kabupaten OKI.
“Komitmen ini ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi yang aman, terjangkau, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten OKI. Karena pada akhirnya, pelayanan KB yang berkualitas dimulai dari data yang benar, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang tertib yaitu dari meja administrasi hingga tangan pasien di lapangan” pungkas Zulpikar. (Hendri)
