JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dugaan keterlibatan korporasi. Ia menyebut pembakaran hutan secara sengaja sebagai bentuk “terorisme lingkungan” karena dampaknya mengancam kesehatan jutaan masyarakat.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden menegaskan, karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa begitu saja dianggap sebagai peristiwa alamiah karena hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan adanya dugaan campur tangan manusia.
“Karena ternyata banyak korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meningkatkan penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menjadi pengusutan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran.
Prabowo secara khusus memerintahkan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kehutanan untuk mendalami kasus tersebut, dengan dukungan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas,” tegasnya.
Izin Perusahaan Terancam Dicabut
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memperlakukan karhutla sebagai kejadian biasa. Perusahaan yang terbukti melanggar hukum, kata dia, akan menghadapi sanksi tegas, termasuk pencabutan seluruh izin usaha yang dimiliki.
Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab korporasi sebagai salah satu fokus penanganan karhutla. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing perusahaan tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.
Presiden juga menyinggung kemungkinan keterlibatan perusahaan asing. Ia menyatakan pemerintah pada waktunya akan mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat, sekaligus menanggapi negara-negara yang menurutnya kerap merendahkan Indonesia.
“Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut kini menempatkan aparat penegak hukum pada tugas penting: menelusuri penyebab kebakaran, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan penindakan dilakukan berdasarkan bukti.
Publik pun menanti tindak lanjut pemerintah, mulai dari hasil penyelidikan dugaan keterlibatan korporasi hingga kepastian sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar hukum. (**)
