OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Deklarasi larangan pemutaran musik remix dan DJ yang digelar Polres Ogan Komering Ilir (OKI) pada 9 November 2026 ternyata belum sepenuhnya dipatuhi. Buktinya, hanya berselang dua hari, sebuah acara warga di Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan, kembali menggelar hiburan dengan musik remix pada 11 November 2026.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius kepolisian. Pasalnya, sebelum deklarasi digelar, masyarakat telah diimbau untuk tidak menyelenggarakan pesta malam dengan hiburan musik remix maupun DJ.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta, SH, SIK, MH, CPHR, mengatakan pihaknya telah lebih dahulu menyampaikan imbauan kepada tuan rumah atau tuan hajat, kepala desa, hingga pemilik organ tunggal (orgen).
Imbauan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp sebelum acara berlangsung. Bahkan, menurut Kapolres, pihak-pihak terkait telah menyatakan kesepakatan untuk tidak menggelar pesta malam dengan hiburan musik remix.
Namun, kesepakatan tersebut diduga tidak dipatuhi.
Saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/11/2026), AKBP Agung menegaskan pihaknya akan memanggil tuan hajat, pemilik orgen, serta pemerintah desa untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian tersebut.
Polisi juga akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.
“Atas kejadian tersebut, kami akan memanggil tuan hajat, pemilik orgen, serta pemerintah desa (Pemdes) untuk dimintai klarifikasi. Selain itu, kami juga akan mengumpulkan sejumlah bukti pendukung. Apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kapolres menekankan, deklarasi yang telah disepakati bersama bukan sekadar kegiatan seremonial. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kepatuhan nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepolisian tidak akan tinggal diam apabila terdapat pihak yang dengan sengaja mengabaikan kesepakatan tersebut, terlebih jika aktivitasnya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kita sudah sepakat, bahkan sudah menggelar deklarasi untuk tidak melakukan pemutaran musik remix dan DJ. Maka, kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan ditegakkan demi menciptakan situasi keamanan serta ketertiban yang kondusif,” ujarnya.
Lebih lanjut, AKBP Agung menyebut pemutaran musik remix dan DJ sebagai salah satu aktivitas yang perlu diwaspadai karena dinilai berpotensi berkaitan dengan tindak kriminalitas maupun penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mendukung deklarasi tersebut, tetapi juga berperan aktif menjaga lingkungan dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.
“Mari kita selamatkan anak bangsa, masa depan generasi penerus, serta anak cucu kita dengan kegiatan-kegiatan positif, bukan hal negatif yang justru dapat menjerumuskan dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari,” imbaunya.
Kini, langkah kepolisian terhadap kejadian di Simpang Tiga Sakti menjadi perhatian. Masyarakat menunggu bagaimana komitmen deklarasi tersebut diterapkan, sekaligus memastikan penanganannya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. (*)
