MUSI BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Aktivitas ribuan sumur minyak rakyat di kawasan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mulai menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Penataan menyeluruh didorong agar aktivitas pengeboran dan pengelolaan minyak masyarakat tidak lagi berjalan tanpa pengawasan, sekaligus memenuhi standar keselamatan dan ketentuan perundang-undangan.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., turun langsung meninjau kawasan sumur minyak masyarakat tersebut. Peninjauan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Muba, TNI, SKK Migas, Pertamina, serta jajaran Polres Muba.
Langkah tersebut bukan sekadar penertiban aktivitas produksi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumur minyak rakyat berlangsung lebih terorganisasi, memiliki kepastian mekanisme, serta tidak mengabaikan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.
Kapolda Sumsel menegaskan, aktivitas sumur minyak masyarakat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sebab, pengelolaan yang tidak tertata berpotensi memicu kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pengelolaan kawasan diharapkan dilakukan melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
Kapolda juga mendorong agar kawasan Hindoli dapat menjadi percontohan penataan sumur minyak rakyat, sehingga pola pengelolaan yang lebih tertib dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki persoalan serupa.
Pekerja Lokal Jadi Prioritas
Di tengah upaya penataan tersebut, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu poin penting. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa pemilik sumur dari luar Kabupaten Muba tetap harus mengutamakan warga setempat sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menata aktivitas ekonomi sektor minyak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.
Selain itu, pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian dari agenda penataan kawasan.
Keselamatan Kerja Jadi Perhatian
Persoalan keselamatan menjadi perhatian serius dalam penataan sumur minyak rakyat di Hindoli.
Kapolda Sumsel menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Ancaman gas berbahaya yang berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan menjadi salah satu alasan pentingnya pengaturan jam operasional.
Faktor kelelahan pekerja serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang juga menjadi perhatian.
Tak hanya itu, pendataan terhadap seluruh orang yang beraktivitas di kawasan sumur minyak akan diperkuat. Setiap pekerja maupun pihak berkepentingan diwajibkan memiliki identitas dan tercatat secara jelas demi mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Muba H. Toha Tohet mengatakan, pemerintah kabupaten akan mendorong pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.
Ia juga meminta para pemilik sumur mengikuti ketentuan penataan yang telah disepakati, termasuk pembangunan fasilitas yang lebih terorganisasi agar kawasan sumur minyak tidak terkesan semrawut.
Sementara itu, mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan. Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan.
Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menegaskan bahwa penataan kawasan Hindoli tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas produksi minyak. Lebih dari itu, langkah tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
Ia berharap Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian merupakan bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan penataan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di kawasan operasional.
Penataan sumur minyak rakyat di Hindoli kini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengubah aktivitas yang selama ini menghadapi persoalan tata kelola menjadi pengelolaan yang lebih terarah, aman, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (**)
