Beranda Ogan Komering Ulu Timur Fraksi Golkar DPRD OKU Timur Soroti Dugaan Pungutan Jutaan Rupiah untuk Buka...

Fraksi Golkar DPRD OKU Timur Soroti Dugaan Pungutan Jutaan Rupiah untuk Buka Pintu Air Irigasi

5
0

OKU TIMUR, KITOUPDATE.COM – Persoalan distribusi air irigasi di Kecamatan Madang Suku I dan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD OKU Timur. Pasalnya, petani mengeluhkan saluran irigasi yang kerap tidak mengalir akibat diduga sengaja ditutup oleh oknum petugas penjaga pintu air.

Ironisnya, petani yang membutuhkan pasokan air untuk mengairi sawah disebut harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah agar pintu air dibuka. Praktik yang dikeluhkan tersebut bahkan disebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan masih terjadi hingga saat ini.

Persoalan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD OKU Timur pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD OKU Timur, Rabu (18/11/2026).

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Andi Saiban Hidayat, SH, mengatakan bahwa keluhan tersebut merupakan aspirasi masyarakat petani yang disampaikan langsung kepada Fraksi Partai Golkar.

Menurutnya, persoalan yang sepintas terlihat sederhana itu justru berdampak besar terhadap aktivitas pertanian masyarakat, khususnya petani yang mengandalkan pasokan air dari jaringan irigasi.

“Berdasarkan keluhan yang kami terima, saluran irigasi yang seharusnya berfungsi mengairi lahan pertanian masyarakat justru kerap tidak berfungsi. Kondisi ini diduga akibat ulah oknum petugas pintu air yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan maupun standar yang berlaku,” ujar Andi.

Bahkan, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi tersebut, Andi mengungkapkan adanya dugaan kerja sama antara oknum petugas pintu air dengan oknum masyarakat di sekitar lokasi, termasuk pihak-pihak yang disebut sebagai preman.

Akibat kondisi tersebut, petani disebut harus mengutus perwakilan untuk meminta agar pintu air dibuka. Namun, proses itu diduga tidak berjalan secara cuma-cuma. Petani dikabarkan harus memberikan uang hingga jutaan rupiah agar air dapat dialirkan ke lahan persawahan mereka.

“Ini merupakan keluhan petani yang disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar. Persoalan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan sampai sekarang masih menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kelancaran distribusi air irigasi merupakan salah satu kebutuhan utama petani dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian, terutama bagi masyarakat yang menggarap lahan persawahan.

Ia mengakui, mayoritas masyarakat di Kecamatan Madang Suku I dan Madang Suku II memang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan karet.

“Meski demikian, ada juga masyarakat yang mengembangkan pertanian padi sawah. Karena itu, keberadaan dan fungsi jaringan irigasi tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan,” tambahnya.

Menurut Fraksi Golkar, petani seharusnya mendapatkan akses air sesuai kebutuhan pertanian tanpa harus menghadapi hambatan, terlebih dugaan pungutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Atas persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar meminta Balai Irigasi bersama pihak kepolisian turun tangan untuk menertibkan dugaan praktik tersebut. Pengawasan terhadap petugas penjaga pintu air juga dinilai perlu diperketat agar distribusi air berjalan sesuai peruntukannya.

“Kami meminta pihak Balai Irigasi bersama kepolisian agar menertibkan permasalahan ini secara tegas. Pengawasan harus diperketat. Apabila ditemukan kembali praktik seperti ini, oknum yang terlibat harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” terang Andi.

Fraksi Golkar berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Jangan sampai petani yang seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses air untuk mengolah lahan justru dibebani persoalan yang dapat menghambat produktivitas pertanian mereka. (Kyai)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini