JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari posisinya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan Presiden RI keenam.
Di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran, AHY mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak terjebak dalam spekulasi mengenai sosok pengganti wakil presiden.
Menurutnya, proses politik dan konstitusional tersebut tidak boleh sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Sementara itu, Gibran telah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI. Penyerahan berlangsung dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ahmad Muzani menyampaikan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Adapun Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Dengan demikian, proses pengisian kursi wakil presiden selanjutnya berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR, bukan melalui pengajuan kandidat oleh partai politik secara langsung. (**)
