JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah menerima surat resmi pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak langsung dimulai dari pengajuan nama oleh Presiden. MPR terlebih dahulu harus menggelar rapat untuk menetapkan atau menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Setelah itu, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk memberitahukan kekosongan tersebut sekaligus meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya.
“Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” kata Yusril.
Ia menerangkan, sebelum surat pemberitahuan dikirimkan kepada Presiden, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan administrasi pemberitahuan resmi.
Dengan demikian, hitungan 14 hari bukan dimulai sejak munculnya kekosongan jabatan, melainkan sejak Presiden menerima surat resmi dari MPR.
Yusril menegaskan, tenggat waktu tersebut merupakan batas maksimal. Artinya, Presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kapan saja sebelum masa 14 hari berakhir.
Terkait siapa yang akan diusulkan, Yusril menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden juga memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkasnya. (**)
