PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Sebanyak 38 objek tanah dan bangunan di Sumatera Selatan disita Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumsel. Total nilai aset yang diamankan mencapai Rp24,27 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016.
Dari puluhan objek tersebut, Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah dengan jumlah aset terbanyak. Tercatat sebanyak 29 objek dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar disita penyidik.
Sementara di Kota Prabumulih, terdapat enam objek aset senilai Rp7,08 miliar. Adapun di Kota Palembang, penyidik mengamankan tiga bidang tanah dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar.
Pengamanan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026). Pemasangan plang penyitaan dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya hingga Kamis.
Penyitaan puluhan aset di Sumsel merupakan bagian dari langkah penyidik mengamankan harta yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi pembiayaan LPEI. Pengamanan dilakukan untuk mencegah aset dialihkan selama proses hukum berlangsung sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara ini, penyidik mengusut pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
LPEI kemudian kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS melalui 17 kali pencairan. Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima tersangka berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tercatat sebesar 43.617.739,13 dolar AS.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menegaskan, penyitaan dan pengamanan aset lintas wilayah merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar menyampaikan bahwa penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menyatakan Polda Sumsel mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, khususnya dalam pengamanan aset di wilayah Sumatera Selatan.
Penyitaan 38 objek aset dengan nilai Rp24,27 miliar ini menjadi bagian dari upaya penelusuran dan pengamanan harta yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi LPEI. Di sisi lain, Ogan Ilir menjadi daerah dengan jumlah objek terbanyak, yakni 29 aset dari total penyitaan di Sumatera Selatan. (Eko Saputra)
