OKU SELATAN, KITOUPDATE.COM – Lima personel Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Polda Sumatera Selatan (Sumsel), dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dari lima personel tersebut, tiga di antaranya telah resmi diberhentikan melalui upacara PTDH, sedangkan dua personel lainnya masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumsel.
Langkah tegas ini menjadi bukti bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kapolres OKU Selatan, AKBP I Made Redi H., SH., SIK., MIK., menegaskan tidak akan memberikan perlindungan maupun keistimewaan kepada personel yang terbukti terlibat kasus narkoba ataupun tindak pidana lainnya.
Sejak menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan pada Juli 2025, tercatat lima personel telah dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Dari jumlah tersebut, tiga personel telah resmi diberhentikan melalui upacara PTDH pada 25 Mei 2026. Sementara dua personel lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumsel.
Menanggapi anggapan bahwa kepolisian tidak berani memberikan sanksi pemecatan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran, Kapolres menegaskan bahwa aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa terkecuali.
“Jangan pernah menganggap kami takut menindak anggota kami. Siapa pun yang terbukti terlibat narkoba akan saya tindak tegas. Saya tidak akan melindungi siapa pun, sekalipun itu anggota saya,” tegasnya.
Menurut Kapolres, pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres OKU Selatan tidak boleh hanya menyasar pelaku di luar institusi kepolisian. Pengawasan dan penindakan juga harus dilakukan terhadap personel internal yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Sejak awal menjabat, saya sudah tegaskan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Saya akan berantas sampai ke akar-akarnya. Jabatan ini menjadi tanggung jawab yang harus saya pertaruhkan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba,” ujarnya.
Adapun lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH masing-masing berinisial Bripka YV, Bripka ICK, Bripka EK, Bripka D, dan Briptu MRR.
Bripka YV dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan putusan Nomor PUT/05/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026. Selain menjalani proses sidang kode etik, yang bersangkutan juga telah menjalani proses pidana umum dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp2 miliar.
Sementara itu, Bripka ICK, Bripka EK, dan Bripka D dijatuhi sanksi PTDH melalui putusan sidang kode etik pada 4 Februari 2026. Ketiganya juga telah resmi diberhentikan berdasarkan keputusan Kapolda Sumatera Selatan.
Adapun Briptu MRR dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan putusan Nomor PUT/06/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026 dan masih menunggu penyelesaian administrasi pemberhentian.
Kapolres menegaskan, penindakan terhadap lima personel tersebut bukan untuk menunjukkan banyaknya anggota yang dipecat, melainkan sebagai bukti bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran terkait narkotika.
“Jangan melihat siapa orangnya maupun apa jabatannya. Jika terbukti melanggar, harus bertanggung jawab. Hukum dan aturan tidak boleh tajam ke masyarakat, tetapi tumpul terhadap anggota sendiri,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum, pengawasan internal, pembinaan personel, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Kami tidak takut melakukan penindakan. Justru kami harus lebih dahulu membersihkan internal sebelum mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba. Tidak ada tempat bagi pelaku narkoba, baik di tengah masyarakat maupun di tubuh Polri,” pungkasnya. (Kyai)


































