Beranda Headline 40 Lokasi Rawan Narkoba, Kapolda Tagih Peran Pemkab OKI

40 Lokasi Rawan Narkoba, Kapolda Tagih Peran Pemkab OKI

5
0

OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pemberantasan narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak boleh hanya bertumpu pada kepolisian. Pemerintah daerah hingga seluruh elemen masyarakat dituntut mengambil peran nyata, terutama dalam memulihkan kawasan yang terindikasi menjadi titik rawan peredaran narkotika.

Penegasan keras itu disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., saat kunjungan kerja bersama Ketua Bhayangkari Sumsel ke Polres OKI, Kamis (19/11/2026).

Kapolda menyoroti masih adanya anggapan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) semata. Padahal, persoalan narkotika merupakan ancaman bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga masyarakat.

“Perlu saya buka mindset kita semua bahwa pemberantasan narkoba ini bukan panggung polisi, bukan panggungnya BNN, tetapi sejatinya ini adalah panggung kita semua tanpa terkecuali. Mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif sampai dengan yudikatif,” tegas Rony.

Ia mengingatkan, deklarasi antinarkoba jangan hanya berhenti pada seremoni, dokumentasi, dan laporan administratif. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan konkret di lapangan.

“Kita selalu punya jargon say no to drugs, ayo kita memberantas narkoba. Tetapi sering kali hanya selesai pada seremonial. Begitu implementasinya, semuanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal, pemberantasan narkoba harus menjadi semangat seluruh komponen bangsa,” ujarnya.

Sorotan Kapolda secara khusus diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten OKI. Ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan menggerakkan program pemberdayaan masyarakat di kawasan yang telah menjadi sasaran Operasi Sarang Narkoba.

Menurutnya, terdapat 40 lokasi yang telah disasar dalam operasi jajaran Polres OKI. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan semata-mata dibebankan kepada aparat kepolisian.

“Saya minta Pak Bupati tolong alokasikan anggaran di daerah-daerah tersebut, minimal di 40 lokasi ini. Gerakkan kegiatan di sana. Jangan hanya polisi yang banting tulang membuat posko, sementara camat dan dinas-dinas tidak terlihat,” tegasnya.

Kapolda berharap, keberadaan pos pengamanan yang didukung program pemerintah daerah dapat mengubah kawasan rawan narkoba menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif.

Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta memaparkan perkembangan pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba yang dimulai sejak 7 Oktober 2026.

Hingga saat ini, Polres OKI telah melaksanakan 40 kegiatan operasi dengan mengamankan 55 orang. Dari jumlah tersebut, 15 orang diproses melalui jalur hukum, sedangkan 40 orang lainnya menjalani rehabilitasi.

“Permasalahan narkoba saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Di wilayah OKI masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi rawan peredaran narkotika. Karena itu, kami terus melakukan langkah penindakan sekaligus pencegahan,” jelas Agung.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Polres OKI juga mencatat dua pengungkapan kasus menonjol.

Pertama, pada Sabtu (24/10/2026), petugas mengamankan seorang pelaku dengan barang bukti narkotika jenis etomidate sebanyak 100 picis.

Kemudian, pada Senin (26/10/2026), petugas kembali mengamankan dua orang dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 512 gram.

Tak hanya mengandalkan penindakan, Polres OKI bersama masyarakat juga telah mendirikan 20 pos polisi untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan di kawasan yang terindikasi rawan peredaran narkoba.

“Keberadaan pos polisi ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, mencegah jaringan narkoba kembali beroperasi, serta mengubah kawasan yang sebelumnya rawan menjadi aman dan bersih dari narkoba,” ungkapnya.

Agung menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Sebab, ancaman narkoba bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga masa depan generasi muda. Karena itu, upaya membangun kawasan yang bersih dari narkoba harus diikuti langkah pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini