JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bergerak cepat menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan Bupati Kupang berinisial YL.
Pigai usai pertemuan dengan Anggota Komisi XIII DPR RI dan Forum Perempuan Diaspora NTT di kantornya di Jakarta, Rabu, mengatakan profesionalisme aparat dapat penanganan kasus yang diduga melibatkan pejabat publik ini diukur dari kecepatan proses hukum dalam menuntaskan penanganan perkara kekerasan seksual agar masyarakat merasa keadilan nyata hadirnya di institusi penegak hukum.
“Objektivitas dan profesionalisme kepolisian daerah tidak cukup hanya diukur dari formalitas menindaklanjuti laporan, melainkan harus dibuktikan melalui ketepatan serta kecepatan kerja yang tinggi di lapangan,” ujarnya.
Aktivis HAM itu menyoroti penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu, dari aspek keselamatan perempuan menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius aparat penegak hukum.
Dalam peristiwa ini, kata dia, adanya dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan muda, dan diduga lebih dari satu korbannya, telah dilaporkan ke Polda NTT pada 13 November 2026.
“Saya menerima pengaduan ini dengan sungguh-sungguh merasa prihatin dan tidak boleh terjadi kepada perempuan karena perempuan harus dilindungi, dijaga, dipelihara. Perempuan itu adalah tempat persemayaman manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dijaga dan dipelihara, dihormati,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Menteri HAM ini telah memerintahkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Dirjen PDK) beserta jajaranya dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM NTT untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan kehadiran keadilan bagi para korban.
Kementerian HAM juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong penyelidikan yang komprehensif, menyeluruh, imparsial, dan objektif.
“(Pertemuan-red) bisa besok, bisa lusa. Kami punya Kanwil juga, ada saya juga di kantor wilayah, ada kanwil bisa bertemu. Hari ini juga bisa besok juga, dan bisa dalam minggu ini kan,” kata Pigai.
Langkah kelembagaan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penanganan perkara yang transparan, komprehensif, serta berpihak sepenuhnya pada keselamatan korban dan pemulihan psikologi korban.
Dalam pertemuan itu, turut hadir pengacara pihak korban yang mengungkap kejadian dugaan tindak kekerasan seksual itu terjadi dua kali dalam satu malam pada 13 November 2026.
Korban telah melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian pada 18 November, dan telah diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta divisum. Namun, terlapor dalam hal ini Bupati Kupang YL, belum diperiksa atau dimintai keterangan.
Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng, selaku pengacara korban, mengatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan belum ada tersangka yang ditetapkan. Bupati yang menjadi terlapor masih beraktivitas seperti biasa.
Bupati Kupang YL, terduga terlapor, merupakan kader Partai Gerindra, yang menurut korban ada relasi kuasa hingga membuat terlapor belum diperiksa.
“Menurut informasi yang kami dapatkan, terlapor baru akan diperiksa tanggal 21 November 2026. Nah ini, kami meminta agar jajaran Polda NTT untuk bisa bergerak dan bekerja cepat, dan memeriksa sekaligus menetapkan status sebagai tersangka, agar proses bisa berjalan lancar ke depan,” ungkap Greg.


































