OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Program Lentera Desa yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tak hanya menghadirkan pelayanan publik langsung ke tengah masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Melalui program tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki turun langsung menemui masyarakat di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, dan Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, Senin (17/11/2026).
Beragam persoalan mengemuka dalam dialog bersama warga. Mulai dari kondisi jalan desa, fasilitas pasar, ketidakjelasan legalitas tanah eks transmigrasi, hingga keterbatasan jaringan telekomunikasi yang masih menghambat aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah turut membawa berbagai layanan langsung ke desa, meliputi pemeriksaan kesehatan, posyandu, pelayanan lansia, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perizinan berusaha, bantuan kursi roda, hingga pelayanan pajak daerah.
Muchendi mengatakan, program Lentera Desa merupakan upaya pemerintah mendekatkan pelayanan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara langsung, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menyambut dan berpartisipasi dalam setiap pelayanan publik yang kami hadirkan. Melalui Lentera Desa, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sekaligus bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa,” kata Muchendi.
Jalan Rusak hingga Insentif Guru Mengaji
Di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Muchendi mengakui, peningkatan kualitas jalan masih menjadi pekerjaan pemerintah daerah. Namun, luasnya wilayah OKI yang harus ditangani serta keterbatasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas.
“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan peningkatan insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji. Menanggapi hal tersebut, Muchendi menyatakan pemerintah daerah akan mengupayakannya sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Pasar Terbengkalai, Sertifikat Tanah dan Sinyal Jadi Keluhan
Sementara di Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, persoalan yang disampaikan warga menyentuh kebutuhan ekonomi, kepastian hukum atas tanah, hingga akses komunikasi.
Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi pasar lama yang membutuhkan renovasi agar kembali layak digunakan dan dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
Persoalan lain disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono. Ia mengungkapkan, warga transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kepastian legalitas tanah berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat atas lahan yang telah lama mereka tempati.
Tak hanya itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi keluhan warga. Lemahnya sinyal membuat masyarakat kesulitan berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mengakses berbagai layanan berbasis digital.
Menanggapi usulan renovasi pasar, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu perbaikan pasar desa, dengan tetap memperhatikan status kepemilikan aset desa.
Terkait persoalan legalitas tanah, ia meminta instansi terkait segera melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki data dan gambaran yang jelas sebagai dasar menentukan langkah penyelesaian.
Sedangkan untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Muchendi meminta kepala desa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika OKI guna mendorong peningkatan akses internet melalui program internet gotong royong.
“Kita punya program internet gotong royong. Nanti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.
Muchendi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah. Penanganannya akan disesuaikan dengan kewenangan, tingkat kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Trisno, warga Desa Bumi Harapan, mengapresiasi pelaksanaan Lentera Desa karena dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke pusat pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran layanan jemput bola sangat membantu, khususnya bagi warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti di sejumlah desa saja, tetapi terus dilaksanakan dan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten OKI.
“Semoga layanan jemput bola melalui Lentera Desa ini dapat terus dilaksanakan dan diperluas ke desa-desa lainnya, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk besar dan akses pelayanan yang masih terbatas,” harapnya. (Rico)


































