JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penentuan di DPR RI. Setelah pembahasan tingkat I rampung, regulasi yang menjadi salah satu instrumen pemberantasan kejahatan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan agenda resmi DPR, pembahasan akan memasuki pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, pembahasan tingkat I telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menyebut terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan penting dalam penyusunan RUU tersebut. Salah satunya menyangkut tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya, praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Selain mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut juga menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pidana mati.
RUU ini juga mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui badan yang memiliki kompetensi untuk menjalankan pengelolaan secara profesional dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan terkait persetujuan RUU Perampasan Aset.
Dengan rampungnya pembahasan tingkat I dan masuknya RUU tersebut ke agenda paripurna, DPR kini berada pada tahap pengambilan keputusan untuk menentukan kelanjutan regulasi tersebut. (**)


































