OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Kursi panas Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terancam goyah. Setelah hampir lima tahun menjabat, nama Kadinkes masuk dalam radar evaluasi besar-besaran yang digulirkan Pemkab OKI.
Isyarat itu ditegaskan langsung oleh Kepala BKPSDM OKI, Antonius Leonardo, dalam pernyataan resminya, Selasa (11/6/2025).
“Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan OKI yang sudah menjabat hampir lima tahun. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan penyegaran organisasi,” tegas Antonius, tanpa menyebutkan nama secara gamblang.
Pernyataan itu seperti angin badai di tengah birokrasi yang selama ini tampak tenang. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal keras bahwa masa “zona nyaman” pejabat lama akan segera berakhir. Sumber internal menyebutkan, performa dan efektivitas sejumlah pejabat lama sudah lama dipertanyakan.
Lelang Jabatan Digelar, Banyak Kursi Goyang
Evaluasi ini menjadi pintu masuk menuju seleksi terbuka delapan jabatan strategis di tubuh Pemkab OKI. Awalnya hanya enam kursi yang akan dilelang, namun bertambah menjadi delapan menyusul dua pejabat yang segera pensiun.
Delapan posisi yang dipertaruhkan:
1. Kepala DLH
2. Kepala Diskominfo
3. Sekwan
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
5. Kepala BPKAD
6. Kepala BPPD
7. Kepala Dinas Pertanian (akan pensiun)
8. Kepala DPMPTSP (akan pensiun)
Proses seleksi akan dikawal Panitia Seleksi (Pansel) yang berisi nama-nama penting: Sekda OKI, Kepala BKPSDM, dan tiga akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri). Namun, publik menanti: akankah proses ini benar-benar objektif atau hanya rotasi kosmetik?
Penyegaran atau Manuver Politik?
Meski belum ada pengajuan pensiun dini, suasana internal pemerintahan OKI diyakini mulai memanas. Evaluasi ini ditafsirkan sebagian kalangan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja, dan tak sedikit yang mencium aroma manuver politik menjelang tahun-tahun krusial.
“Kinerja harus jadi tolak ukur, bukan kedekatan,” ujar seorang ASN senior yang enggan disebut namanya.
Pemkab OKI dihadapkan pada tantangan besar: melakukan penyegaran tanpa mengorbankan profesionalisme. Evaluasi ini akan menjadi ujian — apakah reformasi birokrasi di pemerintahan Muchendi Supri , benar-benar dijalankan atau hanya jargon belaka. (Rico)
