OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung mendadak dipadati ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari berbagai wilayah Ogan Komering Ilir (OKI). Mereka datang nyaris bersamaan untuk mengurus salah satu syarat administrasi, yakni surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
Suasana rumah sakit bahkan mirip antrean sembako. Barisan mengular hingga ke luar gedung, sebagian peserta duduk di lantai koridor sambil mengipasi wajah dengan map berkas.
“Saya tiba pukul enam pagi, tapi antrean sudah penuh,” ujar seorang peserta asal Kecamatan Air Sugihan, Kamis (11/9).
Lonjakan pasien ini membuat pelayanan kacau. Tenaga medis terbatas, sementara proses penerbitan surat kesehatan memakan waktu berjam-jam meski peserta sudah membayar Rp39 ribu. Beberapa peserta dari kecamatan jauh bahkan terpaksa bermalam di Kayuagung.
“Katanya bisa diambil pagi, ternyata disuruh balik lagi siang. Prosesnya tidak jelas,” keluh peserta asal Pematang Panggang.
Kekisruhan disebut bukan hanya karena RSUD kewalahan, melainkan lemahnya koordinasi panitia daerah. BKPSDM OKI dituding tidak menyiapkan mekanisme distribusi layanan, seolah hanya RSUD Kayuagung yang berwenang menerbitkan surat sehat.
Sekretaris Daerah OKI Ir. H. Asmar Wijaya M.Si akhirnya meluruskan bahwa surat sehat bisa juga diperoleh di puskesmas kecamatan. Namun klarifikasi ini terlambat, sebab peserta sudah terlanjur menumpuk di rumah sakit.
“Kalau sejak awal diberitahu bisa di puskesmas, kami tidak perlu datang jauh-jauh,” ujar peserta dari Sungai Menang.
Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten OKI, Hamadi, menilai situasi ini menelanjangi kelemahan birokrasi: minim antisipasi, koordinasi lemah, dan publik yang dirugikan.
“Euforia kelulusan PPPK yang seharusnya jadi momen gembira justru berubah jadi keluhan massal. Peserta kehilangan waktu, uang, dan merasa dipermainkan,” ujarnya. (Rico)
