OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Perlindungan sosial adalah sistem untuk membantu individu dan keluarga mengelola risiko seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, atau disabilitas melalui program seperti bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako), asuransi sosial (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan), dan layanan sosial (KIP, bantuan hukum) untuk menjamin standar hidup layak, mengurangi ketimpangan, dan membangun ketahanan ekonomi sepanjang siklus hidup, mencakup semua warga negara termasuk yang rentan dan miskin.
Tahun 2026 menjadi tahun strategis bagi perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan komitmen kuat untuk menjaga ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, dan keberlanjutan program bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) OKI, Dwi M.Zulkarnain, SH,.M.Si menerangkan dalam upaya tersebut, Kementerian Sosial RI akan menitikberatkan pada:
1. Peningkatan akurasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar setiap bantuan sosial sampai kepada yang benar-benar berhak dan layak, berdasarkan verifikasi yang valid dan terkini.
2. Perlindungan sosial yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta anak yang berisiko putus sekolah atau kekurangan gizi.
3. Penguatan program pemberdayaan masyarakat, antara lain optimalisasi Sekolah Rakyat dan fasilitasi pelatihan usaha agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi.
4. Penyaluran bansos yang tepat, cepat, dan berkeadilan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga keberlanjutan perlindungan sosial secara efektif dan efisien.
“Kami menyadari tantangan di lapangan sangat kompleks. Namun, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan bahwa semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul terwujud melalui sistem bantuan sosial yang kuat, adil, dan berkelanjutan” tegas Dwi.
Ia pun berharap dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan program ini, demi keberhasilan perlindungan sosial yang lebih baik di tahun 2026.
“Dinas Sosial seperti apa yang telah diarahkan oleh Kementerian Sosial RI, akan selalu berbuat yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula dilapangan dan juga tepat sasaran, untuk kita semua berharap agar semua pihak bisa bersama-sama dengan kami untuk ikut andil didalam membangun tatanan sosial yang lebih baik bagi terciptanya perlindungan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang ada” pungkas Dwi. (Hendri).
