JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga personel Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon yang berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Desakan tersebut bukan sekadar respons duka, melainkan sinyal perlunya audit serius terhadap standar keamanan, kejelasan mandat, hingga kesiapan operasional dalam setiap penugasan luar negeri. “Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” ujar Puan dalam pidato penutupan masa persidangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa.
Menurut dia, evaluasi harus mencakup empat aspek krusial: kejelasan misi, mandat operasi, kesiapan personel dan alat, serta sistem perlindungan maksimal di lapangan. Hal ini penting mengingat dinamika konflik di Lebanon selatan yang kian kompleks dan berisiko tinggi bagi pasukan penjaga perdamaian.
Puan menekankan bahwa standar operasi harus merujuk pada praktik terbaik internasional dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, yang mensyaratkan kesiapan tidak hanya secara militer, tetapi juga dari sisi politik dan pemahaman lingkungan operasi.
Di sisi lain, DPR juga menuntut investigasi independen dan kredibel bersama PBB untuk mengungkap secara objektif penyebab gugurnya tiga prajurit tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia.
“Tanpa investigasi yang terbuka, risiko kesalahan serupa berpotensi terulang dalam penugasan berikutnya,” tegasnya.
DPR turut menyampaikan duka cita atas gugurnya Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang tengah menjalankan misi kemanusiaan di Lebanon.
Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, insiden pertama terjadi akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di wilayah Adchit Al Qusayr pada 29 Maret. Sehari kemudian, dua prajurit lainnya dilaporkan gugur dalam serangan terhadap konvoi logistik UNIFIL di kawasan Bani Hayyan, Lebanon selatan.
Rangkaian insiden ini memperlihatkan eskalasi ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana mitigasi risiko telah diterapkan, dan apakah mandat misi masih sejalan dengan kondisi lapangan yang terus berubah. (Net/**)
