Beranda Headline Pemerintah Bantah Dana Rp17 T untuk BoP, Ini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Dana Rp17 T untuk BoP, Ini Penjelasannya

4
0

JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sekaligus membantah spekulasi adanya komitmen dana dari Indonesia.

Pernyataan ini mempertegas sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga membantah klaim kontribusi hingga 1 miliar dolar AS dalam inisiatif yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut.

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan anggaran bagi BoP,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menekankan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak disertai kewajiban finansial. Komitmen Indonesia, kata dia, sejak awal hanya terbatas pada kontribusi non-fiskal berupa pengiriman pasukan perdamaian.

Penegasan ini sekaligus merespons kekhawatiran publik terkait kemungkinan penggunaan dana negara, terlebih jika dikaitkan dengan dinamika konflik Timur Tengah yang sensitif secara politik domestik.

“Tidak ada komitmen pembayaran, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan Israel,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah masuk dalam daftar founding donors dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu—forum yang justru menjadi dasar munculnya spekulasi kontribusi dana besar dari negara peserta.

“Sejak awal saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, posisi Indonesia dalam BoP lebih diarahkan pada peran tradisional sebagai kontributor pasukan penjaga perdamaian, khususnya untuk melindungi warga sipil di Gaza.

Namun demikian, pemerintah tidak sepenuhnya menutup kemungkinan keterlibatan lebih jauh di masa depan. Prabowo menyebut kontribusi Indonesia masih dapat dipertimbangkan, terutama jika proses rekonstruksi Gaza mulai berjalan.

Pernyataan ini membuka ruang tafsir bahwa meski saat ini tidak ada komitmen anggaran, tekanan diplomatik maupun dinamika geopolitik ke depan berpotensi memengaruhi sikap Indonesia, termasuk dalam hal kontribusi finansial. (Net/**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini