OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Universitas Sriwijaya (Unsri) memperkuat sinergi dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan sekaligus pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan berbasis riset.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati OKI, Rabu (22/4/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakteristik wilayah OKI yang didominasi lahan gambut. Sekitar 70 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut yang rentan terbakar, sehingga penanganannya tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional.
“Setiap tahun OKI menjadi sorotan terkait karhutla. Namun pada 2025, jumlah titik api tercatat paling sedikit. Ini harus kita jaga dan tingkatkan dengan pendekatan yang lebih ilmiah,” ujarnya.
Menurut Muchendi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan riset untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada tataran administratif semata, tetapi mampu menghasilkan inovasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya ada transfer ilmu yang nyata. Kami membutuhkan masukan dan inovasi dari Unsri agar pembangunan di OKI semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan sektor swasta, guna memperkuat implementasi program di lapangan.
Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya, Taufiq Marwa menegaskan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan riil di daerah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan.
“Perguruan tinggi tidak boleh berada di menara gading. Riset harus turun ke lapangan dan menjawab persoalan masyarakat, termasuk karhutla dan pengelolaan gambut di OKI,” ujarnya.
Ia menyebut Unsri siap mengerahkan sumber daya akademik untuk mendukung riset terapan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kerja sama ini harus menghasilkan output yang konkret, bukan sekadar dokumen. Kami ingin ada dampak langsung yang bisa dirasakan, baik dalam pengendalian karhutla maupun pengelolaan gambut berkelanjutan,” kata Taufiq. (Rico)
