OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Sumatera Selatan turun langsung meninjau lokasi penanganan karhutla di Distrik Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Minggu (1/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan langsung terhadap upaya penanggulangan kebakaran, sekaligus memastikan kesiapan personel, sarana pemadaman, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah OKI.
Dalam peninjauan itu, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta, S.H., S.I.K., M.H., turut mendampingi rombongan melihat kondisi lapangan dan perkembangan penanganan kebakaran yang dilakukan petugas gabungan.
Rombongan terdiri dari Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Kabaharkam Polri Irjen Pol. Hery Herjawan, Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko, serta Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro.
Turut hadir Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M., serta Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Adi Deriyan Jayamarta.
Peninjauan ini menjadi penting mengingat OKI memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas dan rentan terhadap kebakaran. Karakteristik gambut membuat penanganan api jauh lebih kompleks karena kebakaran berpotensi merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membutuhkan proses pemadaman, pendinginan, dan pemantauan secara berkelanjutan.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan, jajaran Polres OKI terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat. Kami berkomitmen mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan agar kebakaran tidak meluas,” ujarnya.
Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas karena dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menekan potensi kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut.
Penanganan karhutla sendiri tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Proses pendinginan, pengecekan titik api tersembunyi, serta pemantauan pascapemadaman menjadi tahapan penting untuk mencegah munculnya kembali titik kebakaran.
Kunjungan jajaran pemerintah pusat dan kepolisian tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutla di OKI membutuhkan kerja terpadu dan berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi dan masyarakat terlindungi dari dampaknya.
Dalam setiap operasi penanggulangan karhutla, keselamatan personel tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kondisi medan, kesiapan peralatan, serta koordinasi seluruh unsur di lapangan.
