JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi dinamika politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah memastikan roda pemerintahan dan aktivitas perekonomian nasional tetap berjalan normal.
Di tengah perkembangan tersebut, Presiden Prabowo justru menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gibran atas kontribusinya selama dua tahun mendampingi pemerintahan, mulai dari masa kampanye hingga menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengakui Gibran telah banyak membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung berbagai program yang diklaim telah menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat dan dalam dua tahun pemerintahan, kami banyak capaian yang berhasil kami wujudkan secara nyata untuk rakyat kita,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, salah satu kontribusi Gibran terlihat dari penugasan khusus untuk turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memantau pelaksanaan program pemerintah.
Sementara dirinya lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional, pembenahan regulasi, peningkatan efisiensi, penertiban penyelewengan, serta perbaikan sistem ekonomi nasional.
Prabowo mengungkapkan, selama dua tahun pemerintahan, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota. Selain itu, Gibran juga melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.
“Hal itu menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyebut situasi global yang diwarnai ketidakpastian, konflik, dan peperangan, termasuk perkembangan di Timur Tengah, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena berpotensi memengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia.
Atas kontribusi Gibran selama mendampingi pemerintahan, Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kerja kerasnya.
“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memastikan dinamika pengunduran diri Wakil Presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan pemerintahan sekarang di bawah komando Presiden Prabowo berjalan normal,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11).
Ia juga memastikan aktivitas perekonomian nasional tetap bergerak meskipun situasi politik tengah menjadi perhatian publik.
Menurut Syahganda, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat tetap berjalan. Sebagai bukti, Presiden Prabowo pada Rabu (11/11) meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
“Faktanya, program-program pemerintahan Presiden Prabowo belum ada yang berkurang sampai sekarang,” ujarnya.
Syahganda menambahkan, seluruh kementerian dan lembaga negara tetap berkoordinasi secara intensif di bawah arahan Presiden Prabowo. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Sebelumnya, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis siang.
Sebelum mendatangi MPR, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis pagi. Pertemuan berlangsung tertutup. Setelah itu, Gibran menuju Gedung MPR dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Surat pengunduran diri tersebut diterima langsung Ahmad Muzani dengan disaksikan jajaran pimpinan MPR. Pertemuan Gibran dan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Perkembangan ini menempatkan proses pengunduran diri Gibran dan keberlanjutan pemerintahan sebagai dua hal yang menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika politik tersebut, pemerintah menyatakan stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan program nasional tetap menjadi prioritas. (**)
