OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pertanyaan soal kapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp900 ribu melalui PT Pos Indonesia akhirnya terjawab. Kementerian Sosial menargetkan proses validasi data rampung paling lambat Senin (27/10/2025), dan pencairan bisa segera dimulai secara bertahap.
Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten OKI, Dwi M Zulkarnain, menjelaskan penundaan penyaluran disebabkan proses finalisasi dan validasi data penerima manfaat yang masih berlangsung.
“Datanya sudah kami terima dari Kemensos sejak beberapa waktu lalu. Setelah ini kami melakukan konsolidasi dua hal, yaitu koordinasi dengan daerah hingga ke Desa-Desa untuk verifikasi dan validasi di lapangan dan di Kabupaten OKI sendiri sebanyak 71381 KPM yang akan di validasi oleh petugas” ujar Dwi. Senin (27/10/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa 7,5 Juta Keluarga Se Indonesia menunggu Pencairan dan PT Pos Indonesia mendapatkan mandat untuk menyalurkan BLTS kepada 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka adalah warga yang belum memiliki rekening bansos dari total 35,04 juta penerima BLTS triwulan IV (Oktober-Desember).
Kadinsos OKI menjelaskan bahwa setelah data final diterima, PT Pos akan melakukan pemanggilan bertahap sebelum pencairan dimulai.
“Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober-November-Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran,” ungkap Dwi.
– Mengapa Lewat PT Pos
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia diperuntukkan bagi KPM yang benar-benar belum memiliki rekening perbankan.
Dari 35.046.783 keluarga sasaran penerima BLTS, Se Indonesia Kemensos mencatat 16.144.389 KPM sudah memiliki rekening dan disalurkan via bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).
Sementara 18.902.394 KPM tercatat belum punya rekening. Namun setelah koordinasi dengan Kemenkeu, ternyata 11.362.037 KPM di antaranya teridentifikasi memiliki rekening dan sedang dikonfirmasi ke Bank Himbara.
“Sisanya sebanyak 7.540.357 KPM SE Indonesia benar-benar belum memiliki rekening sehingga penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang menjangkau hingga daerah terpencil” jelas Dwi.
– Verifikasi Langsung di Lapangan
Kadinsos OKI kembali menegaskan bahwa sesuai dengan instruksi Mensos penyaluran bansos harus melalui tahapan validasi dan verifikasi lapangan terhadap semua data penerima manfaat. Melalui PT Pos, verifikasi bisa dilakukan lebih akurat karena petugas mendatangi langsung rumah penerima.
“Melalui PT Pos, kita bisa mendapatkan verifikasi langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat oleh tim,” lanjut Kadinsos
Proses ini sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah pada kelompok Desil 1-4 BPS, terutama yang tinggal di pelosok sulit dijangkau layanan perbankan.
– Pencairan Gratis Tanpa Potongan Sepeserpun
Pada kesempatan ini juga Kadinsos OKI mempertegas masyarakat tidak dikenakan biaya apa pun dalam proses penyaluran semua jenis bantuan sosial, termasuk BLTS. Seluruh biaya operasional penyaluran ditanggung pemerintah, bukan penerima manfaat.
“Sesuai instruksi Mensos Bagi yang rekeningnya ada dan aktif disalurkan lewat Himbara tentu gratis. Kalau yang tidak ada rekening, maka akan lewat PT Pos Indonesia dan memang ada biaya, tapi semua ditanggung pemerintah bukan oleh penerima manfaat,” tegas Kadinsos.
Menurutnya nantinya PT Pos Indonesia akan memasang spanduk di setiap lokasi pencairan yang menegaskan larangan pemotongan dengan alasan apa pun.
PT Pos juga nantinya akan menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi warga yang menemukan oknum petugas melakukan pungutan liar.
“Kami pastikan penyerahan bantuan di kantor pos nantinya dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Di lokasi pembayaran pun kantor Pos akan memasang spanduk yang menegaskan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun, kalaupun nantinya ada pemotongan segera laporkan kepada kami” pungkas Dwi.
Program BLT Kesra senilai Rp900 ribu ini sendiri merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantuan diberikan untuk periode triwulan IV (Oktober-Desember 2025) dengan rincian Rp300 ribu per bulan, dibayarkan sekaligus. Penyaluran via bank Himbara sudah dimulai sejak Senin (20/10/2025), sementara via PT Pos menunggu finalisasi data yang ditargetkan rampung 27 Oktober.
Pemerintah Indonesia menargetkan 35.045.783 keluarga sebagai penerima BLT Kesra yang merupakan warga berpenghasilan rendah pada kelompok Desil 1-4 Badan Pusat Statistik. (Hendri)
