OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah pedesaan diseluruh wilayah Kabupaten OKI kembali mendapat dorongan kuat melalui sinergi antara pemerintah desa dan relawan pendidikan. Salah satu langkah paling strategis yang sedang dijalankan adalah pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah kegiatan yang bertujuan memetakan jumlah, kondisi, dan alasan anak-anak usia sekolah yang belum mengikuti pendidikan formal maupun nonformal di lingkungan masyarakat.
Dalam proses ini, peran pemerintah desa terbukti sangat krusial dan menjadi kunci keberhasilan, sehingga memudahkan tugas para relawan pendidikan yang turun langsung ke lapangan. Pendataan ATS bukan sekadar pencatatan nama dan jumlah anak. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang menentukan arah kebijakan dan program intervensi yang akan disusun selanjutnya. Data yang akurat, lengkap, dan terperinci akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk menyalurkan bantuan, menyusun program pendidikan alternatif, serta mengatasi hambatan yang membuat anak-anak tidak bersekolah. Di sinilah letak pentingnya peran pemerintah desa, karena merekalah pihak yang paling memahami kondisi geografis, sosial budaya, serta struktur kependudukan di wilayahnya masing-masing.
Kepala Desa Batu Ampar M.Syukri, melalui Sekretaris Desa Batu Ampar, Hendri Yusuf Rozali, yang merupakan wilayah desanya yang termasuk salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI yang menjadi lokasi pendataan, menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki akses langsung ke data kependudukan, data keluarga miskin, hingga catatan warga yang berdomisili di pelosok dusun.
“Kami memiliki data dasar yang sudah tercatat di kantor desa, mulai dari Kartu Keluarga hingga catatan perpindahan penduduk. Hal ini sangat membantu relawan pendidikan agar tidak perlu memulai pencatatan dari nol. Kami juga mengetahui jalur-jalur akses ke rumah warga yang sulit dijangkau, serta adat istiadat setempat agar pendataan berjalan lancar dan diterima baik oleh masyarakat,” ujar Hendri saat ditemui di kantor desa. Jumat (29/05/2026).
Menurutnya, peran pemerintah desa tidak berhenti pada penyediaan data saja. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara relawan pendidikan dan masyarakat. Di banyak wilayah pedesaan, masih terdapat kecurigaan atau ketidaktahuan warga terhadap tujuan kedatangan pihak luar.
“Kehadiran perangkat desa, seperti, Sekdes, Kadus, Ketua RT, atau Kepala Desa sendiri, memberikan kepercayaan bagi warga untuk membuka informasi terkait kondisi anak-anak mereka. Disini Pemerintah desa juga membantu melakukan sosialisasi terlebih dahulu, menjelaskan bahwa pendataan ATS bertujuan untuk membantu anak-anak mendapatkan hak pendidikan, bukan untuk kepentingan administratif semata” jelas Hendri.
Bagi para relawan pendidikan, dukungan dari pemerintah desa ini sangat berarti. Sebelumnya, banyak kendala yang dihadapi saat melakukan pendataan, mulai dari kesulitan menemukan lokasi tempat tinggal warga, ketidaktahuan akan hubungan kekerabatan dalam satu lingkungan, hingga kesulitan mendapatkan data yang akurat karena perpindahan penduduk yang dinamis.
“Berkat kerja sama dengan pemerintah desa, waktu yang kami butuhkan untuk pendataan berkurang hingga separuhnya. Data yang kami dapatkan juga jauh lebih lengkap dan terperinci, termasuk informasi mengapa anak tersebut tidak bersekolah — apakah karena faktor ekonomi, jarak tempuh yang jauh, ketidaktersediaan fasilitas, atau alasan budaya. Hal ini sangat berguna saat kami menyusun laporan dan merencanakan solusi pendidikan yang tepat sasaran,” ungkap Tiara, salah satu relawan pendidikan untuk wilayah Kecamatan SP Padang.
Selain itu, pemerintah desa juga terlibat aktif dalam memverifikasi data yang dikumpulkan oleh relawan. Setelah daftar nama ATS disusun, perangkat desa akan meninjau ulang dan memastikan tidak ada anak yang terlewatkan atau tercatat secara ganda. Proses verifikasi ini sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami selaku pemerintah desa juga ikut serta dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus dari setiap anak, misalnya anak yang memiliki keterbatasan fisik, anak dari keluarga kurang mampu, atau anak yang harus bekerja membantu orang tua” tegas Hendri.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Muhammad Refly, S.Sos,.MM melalui Kabid PAUD dan Dikmas, Desi Puspita, SE,.MM, mengapresiasi peran aktif pemerintah desa dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa pendataan yang baik adalah fondasi dari sistem pendidikan yang merata.
“Pemerintah desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Tanpa dukungan dan keterlibatan mereka, upaya kami menjangkau anak-anak tidak sekolah di wilayah terpencil akan sangat sulit dilakukan. Sinergi ini harus terus dijaga dan diperkuat, karena data ATS yang akurat akan menjadi dasar kami dalam mengusulkan anggaran, membangun fasilitas pendidikan, hingga mengembangkan program pendidikan kesetaraan,” ujar Desi.
Desi menyatakan bahwa hingga saat ini, pendataan ATS masih terus berlangsung di berbagai desa di seluruh Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kabupaten OKI Sendiri.
“Hasil dari pendataan ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem data pendidikan nasional, sehingga pemetaan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah khususnya di Kabupaten OKI dapat dilakukan dengan lebih tepat.
Pemerintah desa diharapkan tetap menjadi mitra utama bagi para relawan pendidikan, mengingat keberadaan mereka yang melekat di tengah masyarakat dan pemahaman mendalam akan karakteristik wilayahnya. Bagi masyarakat luas, keberhasilan pendataan ini menjadi bukti bahwa penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak saja.
“Diperlukan kerja sama antara pemerintah di semua tingkatan, relawan, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah desa sendiri yang begitu krusial ini membuktikan bahwa partisipasi pemerintah di tingkat paling bawah memiliki dampak yang sangat besar dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik” pungkas Desi.
Dengan data yang lengkap dan akurat hasil kerja sama ini, diharapkan jumlah anak tidak sekolah dapat terus berkurang dari tahun ke tahun. Setiap nama yang tercatat bukan sekadar angka, melainkan harapan agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, demi kemajuan bangsa dan negara. (Hendri)
