BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu faktor penentunya adalah kesehatan dan pertumbuhan anak. Permasalahan gizi, khususnya stunting, masih menjadi tantangan besar meski prevalensinya terus menurun dalam satu dekade terakhir.
Sebagai langkah perbaikan tata kelola, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). RPerpres ini akan menitikberatkan pada pencegahan kasus baru, mempertegas sasaran, intervensi, target, serta indikator dengan pendekatan kerangka kerja logis.
Atas dasar itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin sekaligus Plt. Kepala Bappeda Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng, menghadiri rapat diskusi Identifikasi Potensi Penguatan Konvergensi Lintas Sektor melalui rancangan aksi mendukung capaian usulan indikator RPerpres PPPS.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini dihadiri langsung oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Diah Lenggogeni, S.T., M.Sc., bertempat di Hotel Aston Palembang, Kamis (28/8/2025).
Dalam paparannya, Sekda Erwin memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkab Banyuasin dalam mendukung penurunan angka stunting di Sumatera Selatan maupun nasional. Salah satunya melalui penguatan ketahanan dan pengamanan pangan yang selaras dengan 12 Gerakan Bersama Masyarakat, di antaranya:
- GERTAS (Gerakan Tanam Sayur)
- GERBANG TOBARU (Gerakan Pengembangan Tanaman Obat, Rempah, dan Umbian)
- GEMAR TUGAS (Gerakan Memelihara Ternak Unggas)
- GERBANG PERAK (Gerakan Pengembangan Perikanan Rakyat)
- PULAUAN BUEH (Kebun Buah)
“Kita melibatkan multipihak, karena upaya ini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Semua saling berkaitan dan harus berintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erwin menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mengingat Kabupaten Banyuasin berbatasan langsung dengan sejumlah kabupaten/kota lain. Menurutnya, kondisi perbatasan kerap menjadi titik akumulasi bonus demografi yang berpotensi memengaruhi prevalensi stunting.
“Kolaborasi dengan kabupaten tetangga sangat diperlukan. Tentunya peran provinsi juga penting untuk mengoordinasikan langkah tersebut,” tegasnya.
Upaya ini diharapkan menjadi bahan identifikasi potensi kerja sama antarwilayah, sehingga menjadi peluang bagi provinsi untuk merangkul seluruh kabupaten/kota dalam menekan angka stunting secara bersama-sama. (Sangkut)
