PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang menghadiri apel kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan karhutla serta reaktivasi desk karhutla nasional 2026 di Halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa apel ini menjadi simbol soliditas lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, hingga pihak swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Ia menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah strategis yang memiliki tantangan geografis khas, terutama keberadaan lahan gambut dan area perkebunan yang rawan terbakar.
“Sumatera Selatan memiliki karakteristik lahan gambut dan perkebunan yang rentan terhadap karhutla. Kita patut bersyukur karena data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran. Namun capaian ini harus terus dijaga dengan kerja keras dan disiplin tinggi,” tegasnya.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di Sumatera Selatan telah dimulai sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Menko Polkam pun menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan di sejumlah wilayah rawan, antara lain Ogan Ilir dan Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muara Enim, Lahat dan OKU Timur, Musi Rawas dan Muratara, serta OKU dan OKU Selatan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda dan BPBD untuk tidak lengah dalam merespons potensi kebakaran.
“Jangan menunggu api membesar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Optimalkan sistem informasi data untuk mempercepat penanganan,” ujarnya.
Usai apel, Gubernur Herman Deru bersama jajaran menteri meresmikan reaktivasi desk karhutla nasional tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan senilai Rp2,8 miliar berupa peralatan pendukung pengendalian karhutla kepada Pemprov Sumsel dan empat daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan simulasi penanggulangan karhutla terpadu serta peninjauan gelar peralatan guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap digunakan. (*)
