OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran atau pengkinian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala setiap tiga bulan.
Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten OKI, Dwi M. Zulkarnain, SH,.M.Si, menjelaskan hal tersebut sangatlah perlu dilakukan karena Akurasi data menjadi kunci penyaluran bansos serta program-program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran.
“Jadi nantinya Kemensos meminta setiap 3 bulan ada data mutakhir, hasil pemutakhiran. Yang nantinya akan melibatkan Dinsos dan pemerintah daerah yaitu bapak bupati untuk ikut memproses data ini,” kata Kadinsos Dwi. Sabtu (31/01/2026)
Kadinsos juga menjelaskan proses pemutakhiran data melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos, kelurahan/desa, serta petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing daerah.
Adapun, data-data tersebut kemudian dikompilasi dan harus ditandatangani oleh kepala daerah hingga akhinya diterbitkan oleh BPS setiap tanggal 20 untuk menjadi pedoman penyaluran bansos dan sebelum ditetapkan, Kadinsos menjelaskan sesuai arahan Mensos, nantinya para bupati maupun walikota dapat ikut mengecek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.
“Jadi setiap bulan pemerintah daerah bisa mengusulkan pemutakhiran dan sesuai arahan bapak menteri, setiap tanggal 20, triwulan pertama, kedua, ketiga itu akan ada hasil pemutakhiran dari BPS yang juga bisa di cek langsung oleh pak Bupati data dari usulan Kemensos tersebut ,” jelas Kadinsos Dwi.
Kadinsos OKI kembali menjelaskan, nantinya DTSEN tak hanya berisi data kemiskinan saja tetapi juga data-data lain seperti data pertanian hingga kesehatan yang terintegrasi dengan kementerian/Lembaga terkait sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
“Ini tidak hanya (data) miskin, (ada data mengenai) pertanian, ini, semua, hanya satu. Mandatnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Semua data, semua ada di sini. (Data) kesehatan, semua, peternakan, sawah, ladang, semua datanya di sini terhubung. Ini semua data ini terhubung dengan Dukcapil, terhubung dengan ATR/BPN, terhubung dengan BKN. Jadi ini data tunggal,” beber Kadinsos Dwi.
Data ini memuat seluruh informasi tentang penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga, sehingga akurasinya sangat penting sebagai basis pengambilan kebijakan.
“Sekarang akurasi data sangatlah ditekankan dan semua ini memerlukan kerjasama semua pihak, dengan adanya data yang akurat diharapkan Penyaluran Bansos akan lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh KPM yang memang layak mendapatkan bansos dari Kemensos” tutup Kadinsos Dwi. (Hendri)
