JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia, dengan konsekuensi beban sementara dialihkan ke PT Pertamina.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, Pertamina saat ini menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi selama belum ada penyesuaian harga di tingkat konsumen.
“Untuk sementara ditanggung Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurut Purbaya, kemampuan Pertamina menahan tekanan tersebut ditopang oleh arus kompensasi pemerintah yang kini lebih lancar. Pemerintah disebut rutin membayar sekitar 70 persen dari kewajiban kompensasi setiap bulan, terutama untuk menutup selisih harga BBM penugasan seperti Pertalite.
Skema kompensasi ini menjadi bantalan utama likuiditas perusahaan, sehingga kondisi keuangan Pertamina masih dinilai “amat baik” meski harga minyak global merangkak naik.
Namun, kebijakan menahan harga ini pada dasarnya memindahkan tekanan pasar ke neraca badan usaha dan fiskal negara. Ketika harga minyak dunia, baik Brent maupun WTI, menembus kisaran 100 dolar AS per barel, jauh di atas rata-rata awal tahun, potensi beban kompensasi berisiko membengkak jika tren bertahan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, setelah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga memastikan pasokan BBM nasional aman, sekaligus meminta masyarakat tidak terpengaruh isu kenaikan harga.
Di sisi lain, keputusan menahan harga di tengah tekanan global menimbulkan pertanyaan soal keberlanjutan, hingga kapan Pertamina dan APBN mampu menyerap gejolak harga energi tanpa penyesuaian di tingkat konsumen. (Ant/**)
