KITOUPDATE.COM — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu ketegangan dengan sekutu Barat setelah secara terbuka mendesak negara-negara NATO untuk mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz—salah satu titik paling sensitif dalam konflik global saat ini.
Dalam wawancara dengan Politico, Trump tidak hanya menekan NATO untuk bertindak, tetapi juga melontarkan pernyataan bernada meremehkan terhadap aliansi tersebut.
“Mereka harus berani masuk dan mengirimkan kapal-kapal mereka ke sana dan menikmatinya,” ujar Trump, Kamis.
Pernyataan itu muncul di tengah situasi yang kian memanas, menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari—dilaporkan terganggu sejak awal Maret, memperbesar risiko krisis energi global.
Namun, alih-alih memperkuat solidaritas, Trump justru mempertanyakan peran NATO secara terbuka.
“Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan mereka,” katanya saat ditanya soal kekecewaannya terhadap minimnya keterlibatan NATO di kawasan tersebut.
Sikap ini dinilai mempertegas retakan dalam hubungan transatlantik. Trump secara konsisten mendorong sekutu Eropa dan negara-negara Teluk untuk mengambil beban lebih besar dalam menjaga stabilitas jalur energi global—sebuah tuntutan yang di mata sebagian pihak dianggap sebagai upaya lepas tangan dari tanggung jawab kepemimpinan global AS.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, di Washington pekan depan—pertemuan yang diperkirakan berlangsung dalam suasana tegang.
Sepanjang sejarahnya, NATO hanya sekali mengaktifkan Pasal 5—yakni setelah Serangan 11 September 2001—yang menegaskan prinsip pertahanan kolektif. Namun dalam krisis terbaru ini, justru muncul kritik dari sejumlah anggota NATO yang menilai langkah militer AS terhadap Iran dilakukan tanpa konsultasi.
Dalam wawancara lain dengan The Telegraph, Trump bahkan menyebut anggota NATO sebagai “pengecut” dan kembali membuka opsi lama: menarik AS keluar dari aliansi tersebut.
Meski demikian, langkah itu tidak mudah direalisasikan. Undang-undang AS tahun 2023 mewajibkan persetujuan dua pertiga Senat untuk keluar dari NATO—membatasi manuver sepihak presiden dalam isu strategis tersebut.
Situasi ini menempatkan NATO dalam posisi dilematis: antara menjaga solidaritas dengan Washington atau menghindari eskalasi konflik yang berpotensi meluas di kawasan Timur Tengah. (Ant/inku/**)
