JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon tidak hanya bernada duka, tetapi juga menjadi kritik keras terhadap efektivitas lembaga internasional dalam merespons konflik bersenjata.
Dikutip dari media Antara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai insiden yang menewaskan tiga prajurit dan melukai lima lainnya saat bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menjadi titik balik bagi PBB untuk menunjukkan ketegasan terhadap Israel.
“Kita berduka, tetapi ini juga ujian bagi PBB, apakah masih berfungsi atau tidak,” ujarnya, Sabtu.
Namun, pernyataan ini sekaligus membuka pertanyaan lebih besar: sejauh mana PBB mampu bertindak tegas terhadap negara yang didukung kekuatan besar dunia?
Said menuding serangan tentara Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai indikasi bahwa Israel merasa “berdiri di atas hukum”. Ia menyebut, sejak Oktober 2024, telah terjadi setidaknya 25 serangan terhadap properti dan personel penjaga perdamaian di Lebanon.
Klaim tersebut memperkuat narasi adanya impunitas ketika pelanggaran berulang tidak diikuti konsekuensi nyata. Kritik ini juga diperluas ke konflik di Gaza, yang dinilai mencerminkan kegagalan sistem internasional dalam menghentikan dugaan pelanggaran kemanusiaan.
Lebih jauh, PDIP mendorong Dewan HAM PBB dan negara-negara berdaulat untuk membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, secara realistis, langkah ini tidak sederhana karena bergantung pada dinamika politik global, termasuk posisi negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB.
Selain tuntutan hukum, Said juga menyerukan isolasi diplomatik terhadap Israel, mulai dari pemutusan hubungan hingga penghentian kerja sama lintas sektor. Ia merujuk langkah sejumlah negara Eropa sebagai preseden, meski pendekatan tersebut belum menjadi konsensus global.
Di sisi lain, tragedi ini kembali menyoroti posisi rentan pasukan perdamaian PBB di wilayah konflik aktif. Mandat terbatas dan aturan keterlibatan yang ketat seringkali membuat mereka berada di garis depan tanpa perlindungan memadai.
Tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) adalah Kopral Dua Farizal Rhomadhon, Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan. Mereka tewas dalam dua insiden berbeda pada 29–30 Maret 2026 di Lebanon selatan.
Sementara lima prajurit lainnya mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan.
Jenazah para korban dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu sore.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi duka nasional, tetapi juga mempertegas dilema klasik: ketika pasukan penjaga perdamaian justru menjadi korban di tengah konflik yang tak kunjung menemukan penyelesaian politik. (Ant/**)
