JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Dorongan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengemuka di tengah lonjakan harga minyak dunia. Namun, usulan ini tidak sekadar soal teknis fiskal, melainkan membuka dilema klasik antara menjaga kesehatan anggaran negara dan melindungi daya beli masyarakat.
Mengutip dari media Antara bahwa pernyataan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM sebagai langkah mitigasi terhadap tekanan APBN 2026.
Ia mengakui kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun menilai situasi saat ini tidak lagi normal. Dengan harga minyak dunia yang disebut menembus 140 dolar AS per barel, dua kali lipat dari asumsi dalam APBN dan beban fiskal dinilai kian berat.
“Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” ujarnya.
Lamhot memaparkan, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban anggaran hingga Rp6 triliun. Artinya, lonjakan harga global bisa mendorong tekanan fiskal hingga ratusan triliun rupiah, terutama melalui subsidi dan kompensasi energi.
Namun di sisi lain, argumentasi ini juga menyisakan pertanyaan. Apakah penyesuaian harga BBM akan menjadi solusi struktural, atau sekadar memindahkan beban krisis dari negara ke masyarakat?
Kenaikan harga BBM hampir selalu berdampak langsung pada inflasi, biaya logistik, dan harga kebutuhan pokok. Tanpa desain perlindungan sosial yang presisi, kebijakan ini berisiko memperlebar tekanan terhadap kelompok rentan.
Lamhot sendiri menekankan bahwa penyesuaian harga harus dibarengi mitigasi dampak, termasuk penguatan bantuan sosial. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan implementasi kompensasi seringkali tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Ia juga mengaitkan lonjakan harga minyak dengan eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global di Selat Hormuz—jalur vital perdagangan minyak dunia.
Pandangan Lamhot disebut sejalan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong kebijakan energi lebih responsif terhadap dinamika global.
Meski demikian, wacana ini menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia semakin tertekan oleh faktor eksternal. Pemerintah kini berada pada persimpangan sulit, mempertahankan subsidi dengan risiko membebani APBN, atau menaikkan harga dengan konsekuensi sosial yang tidak ringan.
Dalam konteks ini, penyesuaian harga BBM bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi keputusan politik yang akan langsung dirasakan publik. (Ant/E. Saputra)
