JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ancaman krisis global yang mencakup tiga sektor krusial: pangan, energi, dan air. Ketiga aspek ini disebut sebagai penentu utama keselamatan bangsa yang harus diantisipasi sejak dini oleh setiap negara.
Dalam arahannya pada rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu, Prabowo menyebut bahwa potensi krisis tersebut telah lama ia yakini dan kini sejalan dengan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
“Beberapa tahun lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia yang akan melanda adalah krisis pangan, energi, dan air,” ujar Prabowo.
Menurutnya, isu ketahanan pada tiga sektor tersebut telah menjadi fokus pemikirannya selama puluhan tahun, termasuk yang dituangkan dalam berbagai tulisan dan gagasan strategis.
Terkait kondisi nasional, Prabowo menilai Indonesia relatif tidak menghadapi krisis ketersediaan air secara menyeluruh. Bahkan, Indonesia disebut memiliki potensi kelebihan air, meski masih terdapat ketimpangan distribusi di sejumlah wilayah, khususnya kawasan timur.
“Airnya ada, tinggal bagaimana kita mengelola dan menjaganya. Tantangannya lebih pada pengelolaan dan kelestarian alam,” jelasnya.
Ia menyoroti kerusakan lingkungan, seperti deforestasi di kawasan hulu, sebagai faktor utama yang memicu kekeringan. Menurutnya, degradasi hutan menyebabkan daya serap air menurun sehingga memperparah krisis di beberapa daerah.
“Hutan dibabat, pohon di gunung hilang, air tidak tertahan, akhirnya terjadi kekeringan. Ini persoalan yang sebenarnya bisa kita atasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumpulkan seluruh jajaran kabinet, mulai dari menteri hingga pejabat eselon I, untuk memastikan keselarasan pemahaman dalam menjalankan kebijakan strategis pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menyebut arahan langsung Presiden penting agar seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu visi yang sama.
“Presiden ingin memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang selaras dalam pelaksanaan kebijakan,” ujarnya. (Ant/**)
