OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi momentum evaluasi serius terhadap masih terjadinya tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati OKI, Supriyanto, saat memimpin upacara di Lapangan Kantor Bupati OKI, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, persoalan klasik berupa ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran lintas level pemerintahan masih terus berulang dan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan.
“Masih terjadi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, bahkan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa otonomi daerah seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan justru menciptakan inefisiensi akibat lemahnya koordinasi.
Untuk itu, Pemkab OKI mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), serta penguatan sistem digital yang terhubung antarinstansi.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah dinilai penting agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi mampu merancang program yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Supriyanto mengingatkan bahwa dampak tumpang tindih program juga berimbas pada belum optimalnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial yang masih timpang di sejumlah wilayah.
Sejalan dengan arahan Presiden RI, ia menegaskan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terjebak pada seremoni, melainkan fokus pada efektivitas anggaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika tumpang tindih ini tidak diselesaikan, maka tujuan otonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat akan sulit tercapai,” pungkasnya. (Rico)
