JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Total utang pemerintah Indonesia terus membengkak dan kini nyaris menembus Rp10 ribu triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang tersebut masih dalam batas aman.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap tren kenaikan utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berdalih rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara lain.
Purbaya bahkan membandingkan rasio utang Indonesia dengan Singapura yang mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB dan Malaysia sekitar 60 persen. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang juga disebut memiliki tingkat utang yang jauh lebih tinggi.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” ujarnya.
Namun, besarnya nominal utang tetap menjadi perhatian karena beban pembayaran bunga dan kewajiban jatuh tempo terus meningkat setiap tahun. Apalagi, mayoritas utang pemerintah saat ini berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Per akhir Maret 2026, outstanding SBN tercatat mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah. Sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun.
Pemerintah menegaskan strategi pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui pengendalian biaya dana (cost of fund), mitigasi risiko, dan menjaga stabilitas fiskal.
Meski rasio utang masih berada di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu agresif menambah pembiayaan utang di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap APBN.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun, terdiri dari pembiayaan utang Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. (Inku/**)
