PALI, KITOUPDATE.COM – Gelombang kritik terhadap lemahnya pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus menguat. Setelah sebelumnya Ketua Pengurus Kabupaten Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) PALI menyampaikan kritik keras, kini kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, Edo Saputra, turut menyuarakan sikap tegas.
Saat ditemui awak media di Rumah Singgah Aktivis, Sabtu (6/6/2026), Edo menyampaikan ultimatum kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), dan instansi terkait agar segera mengambil langkah nyata menyikapi tingginya harga LPG 3 kilogram di tingkat masyarakat yang disebut mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per tabung.
Menurut Edo, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi belum berjalan optimal.
“LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Ketika masyarakat harus membeli dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka negara wajib hadir melalui pengawasan yang tegas dan terukur,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan rapat koordinasi, tetapi juga turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi.
“Kami meminta seluruh pejabat yang memiliki kewenangan agar tidak hanya menunggu laporan. Turun ke lapangan, periksa distribusi, buka data penyaluran kepada publik, dan tindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan,” tegas Edo.
Edo menilai persoalan LPG 3 kilogram telah lama dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut berbagai laporan mengenai kenaikan harga dan dugaan ketidakteraturan distribusi perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat semakin menurun.
Selain meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan pengawasan, Edo juga mendesak DPRD Kabupaten PALI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan mengenai distribusi LPG bersubsidi.
Ia juga berharap aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam penyaluran maupun penjualan LPG bersubsidi.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan transparan dari pihak yang berwenang, maka kami akan mendorong konsolidasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan elemen kepemudaan untuk mengawal persoalan ini melalui aksi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik,” katanya.
Edo menegaskan bahwa subsidi pemerintah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak, bukan menjadi beban akibat lemahnya pengawasan.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru menjadi beban tambahan. Negara harus hadir dan kehadirannya harus dirasakan masyarakat dalam bentuk harga yang wajar dan ketersediaan barang, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dan pernyataan dari sejumlah elemen kepemudaan, Kitoupdate.com menyatakan akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten PALI.
Konfirmasi akan ditujukan kepada:
- Disperindag PALI, terkait pengawasan distribusi, pelaksanaan inspeksi lapangan, dan transparansi penyaluran LPG bersubsidi.
- DPRD Kabupaten PALI, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap persoalan distribusi LPG.
- Aparat Penegak Hukum, termasuk Polres dan Kejaksaan Negeri PALI, mengenai langkah penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan LPG bersubsidi.
Kitoupdate.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini secara berimbang dengan memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif.
