PALI, KITOUPDATE.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memasuki Tahun Anggaran 2026, Dinsos PALI memaparkan arah kebijakan dan program prioritas yang difokuskan untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten PALI, Edy Irwan, SE., M.Si., menjelaskan bahwa program unggulan tahun 2026 difokuskan pada penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan, serta penanganan korban bencana.
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran, Dinsos PALI memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.
“Program prioritas kami pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Seluruh instrumen, mulai dari perlindungan, jaminan hingga pemberdayaan sosial, akan dioptimalkan dengan dukungan DTSEN sebagai basis data sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujar Edy Irwan saat ditemui di ruang kerjanya.
Edy Irwan menegaskan bahwa seluruh program kerja Dinsos PALI merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung visi dan misi Bupati PALI melalui peningkatan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung visi dan misi Bupati PALI melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang berkualitas serta peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat ketahanan sosial masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di Bumi Serepat Serasan,” katanya.
Di tengah dinamika dan keterbatasan anggaran yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program sosial, Dinsos PALI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Empat strategi utama yang diterapkan meliputi:
- Efisiensi penggunaan anggaran secara ketat dan terukur.
- Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan lain yang tersedia sesuai ketentuan.
- Peningkatan akurasi data penerima manfaat secara berkala.
Menurut Edy Irwan, akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Dengan data yang semakin akurat, bantuan dapat disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata terhadap upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Anies)
