OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (27/7/2026). Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten OKI membuka secara transparan proses tender pembangunan Gedung Cathlab RSUD Kayuagung yang dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan.
Aksi tersebut dipicu hasil investigasi internal JAKOR yang menduga terdapat ketidakwajaran dalam proses pemilihan penyedia jasa oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten OKI. Massa meminta seluruh tahapan evaluasi dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Koordinator Aksi JAKOR Sumsel, Fadrianto, SH, mengungkapkan pihaknya mempertanyakan penetapan CV Dharma Niaga sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp2.052.182.742,98.
Menurutnya, terdapat tiga peserta lain yang mengajukan harga lebih rendah, namun seluruhnya dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis.
“Hasil investigasi dan informasi yang kami peroleh mengarah pada dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami menilai proses tender yang memenangkan CV Dharma Niaga perlu diperiksa karena diduga berlangsung tidak sehat dan tidak selektif,” tegas Fadrianto dalam orasinya.
Data yang dipaparkan JAKOR menunjukkan PT Melby Sriwijaya Teknik mengajukan penawaran sebesar Rp1.939.863.349,13, CV Duarte Berkarya sebesar Rp2.015.617.375,04, dan CV Aiswa sebesar Rp2.026.251.036,83. Selisih antara penawaran pemenang dengan penawar terendah mencapai sekitar Rp112,32 juta.
Meski demikian, dalam proses pengadaan pemerintah, harga terendah bukan satu-satunya dasar penetapan pemenang. Seluruh peserta juga wajib memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi, dan evaluasi teknis sesuai dokumen pemilihan.
Justru pada tahapan inilah JAKOR meminta penjelasan terbuka dari UKPBJ OKI.
Fadrianto menyebut ketiga perusahaan dengan penawaran lebih rendah dinyatakan tidak memenuhi evaluasi teknis. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, ketiga peserta tersebut juga disebut tidak pernah diundang mengikuti pembuktian kualifikasi.
“Karena itu kami mempertanyakan apa dasar menggugurkan mereka dan bagaimana proses evaluasi dilakukan. Semua dokumen evaluasi harus dibuka agar publik mengetahui apakah prosesnya benar-benar sesuai aturan,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi terhadap hasil tender, JAKOR juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. Massa meminta Bupati OKI memeriksa pejabat yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa yang berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati OKI tidak berhasil menemui kepala daerah.
Perwakilan demonstran kemudian diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda OKI, Man Winardi. Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan pihak pemerintah daerah, massa membubarkan diri secara tertib.
“Kami meminta Bupati OKI menjelaskan secara terbuka proses tender Cathlab ini. Jika seluruh prosesnya memang sudah sesuai aturan, silakan buka dokumennya kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran, tender harus dievaluasi dan pihak yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai ketentuan,” tutup Fadrianto.
Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Kantor Bupati OKI dan diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI yang menemui perwakilan massa untuk menerima aspirasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten OKI maupun Pemerintah Kabupaten OKI terkait substansi dugaan yang disampaikan massa aksi. (**)
