PALI, KITOUPDATE.COM – Pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, dikeluhkan sejumlah warga. Kinerja instansi tersebut dinilai lambat sehingga menyulitkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi.
Salah satu keluhan disampaikan Dedi, warga yang mendatangi Kantor BPKAD PALI untuk mengurus pemberkasan pada Selasa (28/7/2026). Ia mengaku kecewa terhadap proses pelayanan yang menurutnya belum berjalan optimal karena koordinasi antarpejabat dinilai kurang efektif.
Menurut Dedi, proses administrasi kerap terhambat lantaran pejabat yang berwenang tidak berada di kantor secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus datang berulang kali untuk menyelesaikan urusannya.
“Saat Kepala Badan masuk kantor, Kepala Bidang (Kabid) yang kami butuhkan justru tidak ada. Sebaliknya, ketika Kabid masuk, Kepala Badan tidak berada di tempat. Akibatnya masyarakat harus bolak-balik dan ini sangat merepotkan,” ujar Dedi kepada awak media.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Selain menghabiskan waktu, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan karena harus beberapa kali datang ke kantor BPKAD.
Dedi berharap Pemerintah Kabupaten PALI melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
Ia juga meminta Bupati PALI, Asgianto, ST, melakukan pembenahan terhadap tata kelola pelayanan di lingkungan OPD agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan akuntabel.
“Jangan sampai berbagai persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten PALI belakangan ini membuat para pejabat menjadi ragu dalam mengambil keputusan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, profesional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dedi berharap keluhan masyarakat tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten PALI. Menurutnya, peningkatan disiplin aparatur dan perbaikan sistem pelayanan menjadi langkah penting agar pelayanan publik di Bumi Serepat Serasan dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Kabupaten PALI, Anita, belum memberikan tanggapan terkait keluhan tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban resmi. (Anies)
