OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau kesiapan penanganan karhutla di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).
Kunjungan berlangsung di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki.
Pertemuan tersebut membahas kondisi wilayah rawan karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga strategi mempercepat deteksi serta penanganan kebakaran di lapangan.
Raja Juli mengatakan penurunan jumlah titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah merupakan perkembangan positif. Namun, kondisi itu tidak boleh membuat kewaspadaan diturunkan, khususnya di wilayah yang memiliki hamparan lahan gambut.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Raja Juli.
Ia mengingatkan karakter gambut membuat penanganan kebakaran jauh lebih sulit. Api dapat tetap membara di bawah permukaan meskipun tidak terlihat sehingga proses pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif dan berulang.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Suharyanto menegaskan keberadaan hotspot yang terdeteksi satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Setiap titik harus diverifikasi di lapangan sebelum dikategorikan sebagai fire spot.
Verifikasi dilakukan dengan dukungan berbagai sarana, termasuk helikopter dan drone. Dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau di Sumatera Selatan, hasil verifikasi menunjukkan 11 titik merupakan fire spot.
Pemerintah menargetkan titik-titik tersebut segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Selain operasi pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan memanfaatkan potensi hujan berdasarkan informasi BMKG untuk periode 1-6 September 2026.
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
OKI Butuh Kekuatan Lintas Sektor
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Luasnya wilayah dan karakter lahan yang rawan terbakar membutuhkan satu gerak bersama dari pemerintah hingga masyarakat.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” katanya.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan kondisi geografis OKI menjadi tantangan tersendiri. Wilayah yang luas dengan karakter lahan yang banyak berupa rawa dan gambut membutuhkan dukungan personel, peralatan serta sistem deteksi dini yang kuat.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Menurut Muchendi, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam memperkuat pertahanan terhadap karhutla, terutama perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan.
Saat ini, kata dia, telah disiapkan 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran di lapangan.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Muchendi menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, deteksi dini, kecepatan informasi dan mobilisasi personel menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Pemkab OKI memastikan koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons setiap kali ditemukan titik api sekaligus menekan risiko kebakaran di kawasan rawa dan gambut. (Eko Saputra)
