JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi ke-20 sepanjang 2026 tersebut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sedikitnya 17 orang diamankan KPK, termasuk seorang direktur jenderal dan dua kepala Kantor Pertanahan (Kantah).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tiga pejabat tersebut menjadi bagian dari pihak yang diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
“Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor, dan juga kepala kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9).
Budi kemudian mengonfirmasi identitas ketiga pejabat yang diamankan tersebut. Mereka yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.
Ketiganya diamankan bersama sejumlah pihak lain dalam OTT yang dilakukan KPK.
Namun, hingga saat ini KPK masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT ke-20 yang dilakukan lembaga tersebut sepanjang 2026.
Saat ditanya mengenai pihak yang diamankan, Setyo hanya menyebut salah satunya berasal dari lingkungan kantor pertanahan.
“Kantah dan beberapa pihak lain,” kata Setyo kepada wartawan di Jakarta, Senin.
KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan. (**)
