Beranda Headline Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

1
0

JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Setelah 18 tahun bergulir, perjuangan pembentukan regulasi Perampasan Aset akhirnya mencapai titik penting. DPR RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ditandai dengan ketukan palu setelah Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Pembicaraan tingkat I telah dirampungkan sehari sebelumnya, Rabu (18/11), melalui rapat kerja bersama pemerintah.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Pembahasan juga melibatkan penyerapan aspirasi publik. Sejak September 2025, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi.

Habiburokhman menyebut terdapat sepuluh pokok pembahasan penting dalam RUU tersebut. Salah satunya menyangkut tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Regulasi ini juga menyasar praktik kejahatan bermodus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pidana mati.

Aspek lain yang diatur adalah pengelolaan aset hasil atau terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut akan dilakukan badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel.

Cakupannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dengan disetujuinya RUU tersebut, pembentukan payung hukum perampasan aset memasuki babak baru setelah melalui proses panjang selama 18 tahun. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam memutus manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini