PALI, KITOUPDATE.COM – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PALI guna mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Selasa (31/03/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung agenda nasional pendataan ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting, mulai dari rencana pendataan lapangan, strategi sosialisasi kepada masyarakat, hingga pembagian peran antarinstansi dalam menyukseskan sensus ekonomi di Kabupaten PALI. Kolaborasi antara Diskominfostaper dan BPS dinilai krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat.
Kepala Diskominfostaper Kabupaten PALI, H. Imansyah, S.E., M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa data akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam mengawal kemandirian perekonomian di Bumi Serepat Serasan. Hasil sensus ekonomi ini akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten PALI menyampaikan bahwa pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, yakni mulai Mei hingga Agustus 2026. Ia menilai dukungan pemerintah daerah, khususnya Diskominfostaper, sangat diperlukan mengingat luasnya cakupan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor usaha.
“Pendataan lapangan akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2026. Dengan skala kegiatan yang besar, dukungan pemerintah daerah sangat krusial agar proses berjalan lancar dan masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang benar,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Diskominfostaper akan mengambil peran strategis dalam menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi. Berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah akan dimanfaatkan, seperti media sosial, siaran radio daerah, hingga videotron di sejumlah titik strategis.
Selain itu, Diskominfostaper juga akan mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri petugas resmi BPS guna mencegah potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa sinergi antara BPS dan Diskominfostaper menjadi kunci utama dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten PALI. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang jujur dan objektif, sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Anies)
