OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Aksi unjuk rasa damai yang digelar DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Rabu (4/6/2025) di depan gedung dewan setempat menuai sorotan tajam, terutama dari mantan anggota DPRD OKI, H. Solahudin Dja’far SH.
Solahudin menilai, absennya seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan saat massa mendatangi kantor merupakan bentuk kelalaian administratif yang tidak semestinya terjadi.
“Kantor DPRD tidak boleh kosong, minimal sekretaris dewan (sekwan) harus siaga. Kecuali jika ada agenda resmi seperti bimbingan teknis (bimtek). Tapi umumnya, surat masuk langsung dikoordinasikan sekwan dengan pimpinan untuk dijadwalkan,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).
Ia menegaskan, bahwa sekwan seharusnya memberikan konfirmasi resmi, bukan hanya menyampaikan alasan umum seperti dinas luar.
“Jangan sampai publik merasa diabaikan. Koordinasi internal sangat penting agar setiap permintaan audiensi ditanggapi secara terbuka dan profesional,” imbuhnya.
Sebelumnya, puluhan massa yang dipimpin Ketua DPD PGK OKI Rivaldy Setiawan SH dan Ketua LBH PGK OKI Albadrul Maniru SH, mendatangi gedung dewan. Mereka kecewa karena tidak pernah mendapat respons atas tiga surat permintaan audiensi yang telah dikirim sejak Desember 2024 hingga Mei 2025.
“Kami datang dengan itikad baik. Hanya ingin bertemu wakil rakyat. Tapi setiap kali datang, gedung selalu kosong. Hari ini kami bertanya, dimana para wakil rakyat itu?” seru Rivaldy dalam orasinya.
Menurut informasi yang diterima massa, seluruh anggota dewan sedang melakukan dinas luar pada hari tersebut. Namun alasan itu tidak memuaskan para demonstran.
“Kami bukan preman. Ini aksi damai. Tapi rakyat selalu diberi alasan yang sama tiap kali ingin bertemu wakilnya,” ujar Albadrul.
Sementara itu, Kepala Bagian Program DPRD OKI, Iqbal, saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa agenda audiensi dengan PGK telah dijadwalkan pada 13 Juni 2025.
“Pertemuan sudah diagendakan. Kami minta PGK bersabar karena jadwal dinas memang padat,” ujarnya via telepon.
Meski begitu, massa mendesak agar pernyataan tersebut dituangkan secara tertulis. Mereka bahkan menyatakan siap kembali turun ke jalan jika tidak ada kejelasan resmi.
“Kami tidak ingin diberi janji palsu. Kalau tidak ada hitam di atas putih, kami anggap ini hanya akal-akalan,” tegas Rivaldy. (Rico)
