MUSI BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Aktivitas pengeboran minyak ilegal kembali marak di wilayah hukum Polsek Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM POSE RI) menyoroti munculnya puluhan sumur minyak ilegal baru di kawasan eks PT Pakerin, yang berstatus sebagai hutan kawasan.
Mirisnya, aparat penegak hukum setempat, khususnya Kapolsek Batanghari Leko yang baru menjabat, AKP Halim Kesumo, SH, M.Si, dinilai belum menunjukkan upaya tegas untuk menghentikan aktivitas yang jelas-jelas merusak lingkungan dan merugikan negara tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun LSM POSE RI di lapangan, diduga terdapat keterlibatan oknum anggota Polsek Batanghari Leko dalam praktik pengeboran minyak ilegal ini.
“Secara logika, tidak mungkin Kapolsek tidak mengetahui banyaknya aktivitas pengeboran minyak ilegal baru di wilayah kerjanya. Ini mengindikasikan adanya pembiaran. Bisa jadi, tidak adanya tindakan tegas justru bertujuan untuk melindungi bisnis haram yang dilakukan oknum di internal Polsek,” tegas Ketua Umum LSM POSE RI, Desri, SH, pada Rabu (4/6/2025).
Diketahui, sejumlah titik pengeboran minyak ilegal bermunculan di lahan eks PT Pakerin, dengan modus operandi menggunakan kedok kegiatan kelompok tani transmigrasi. Aktivitas ini disebut mampu menghasilkan hingga 7.000 drum minyak setiap 10 hari, yang berarti potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah setiap harinya.
“Kami mendesak Kapolsek Batanghari Leko untuk tidak hanya duduk diam di balik meja dan ruangan ber-AC. Turun langsung ke lapangan dan ambil tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” lanjut Desri.
Jika tidak ada langkah konkret dari pihak kepolisian setempat, LSM POSE RI menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel sebagai bentuk protes dan desakan terhadap Kapolda Sumsel untuk melakukan investigasi mendalam.
“Jika aparat tidak bertindak, maka dugaan keterlibatan oknum Polsek dalam bisnis pengeboran minyak ilegal ini bisa saja benar adanya. Kami akan segera turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum yang transparan,” tutupnya. (Toding)
